Salin Artikel

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Pengajuan permohonan itu teregistrasi dengan Nomor Perkara: 105/PUU-XVIII/2020 pada Senin (23/11/2020).

Permohonan diajukan oleh Ketua Umum FSP TSK SPSI Roy Jinto Febrianto dan Sekretaris Umumnya Moch Popon.

Selain itu, ada juga beberapa karyawan swasta yakni Rudi Harlan, Arie Nugraha, Bey Arifin, Wahyu Tri Prabowo, Doni Purnama.

Kemudian, Rahmat Saepudin, Agus Darsana, Caska, Guruh Hudhyanto, Jayadi Prasetya, Wagiyanto, dan Pradana Koswara.

"Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil dan materill terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian kutipan dalam berkas permohonan F SP TSK SPSI yang dilansir dari laman resmi www.mkri.id, Senin (23/11/2020).

Terkait permohonan uji formil FSP TSK SPSI mempermasalahkan beberapa pelanggaran konstitusional.

Pelanggaran itu antara lain, pembentuk UU Cipta Kerja melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

UU Cipta Kerja disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, naskah akademik hanya formalitas belaka.

Proses pembahasan dilakukan tergesa-gesa, dibahas di masa reses dan di hotel mewah sampai tengah malam serta tidak memperhatikan sense of crisis pandemi Covid-19.

Sementara, terkait pengujian materiil FSP TSK SPSI mempermasalahkan beberapa pasal dalam Bab IV Ketenagakerjaan, bagian ke II mengenai ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.


Adapun, pasal yang dipermasalahkan yakni, Pasal 81 angka 1, Pasal 13 Ayat 1 huruf c, angka 2 Pasal 14 Ayat 1, angka 3 Pasal 37 Ayat 1 huruf b.

Angka 4 Pasal 42, angka 12 Pasal 56 Ayat 3 dan Ayat 4, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58 Ayat 2, angka 15 Pasal 59.

Angka 16 Pasal 61 ayat 1 huruf c, angka 20 Pasal 66, angka 23 Pasal 79 ayat 2 huruf b, angka 24 Pasal 88, angka 25 Pasal 88 ayat 7, Pasal 88B, Pasal 88C.

Kemudian, angka 30 Pasal 92, angka 37 Pasal 151, angka 38 Pasal 151A, angka 42 Pasal 154A dan angka 44 Pasal 156 ayat 4 huruf c.

FSP TSK SPSI menilai UU Cipta Kerja ini Inkonstitusional dan tidak menjawab permasalah mengenai ketenagakerjaan

Serta, UU Cipta Kerja dinilai hanya mereduksi hak-hak pekerja atau buruh yang selama ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, F SP TSK SPSI meminta majelis hakim konstitusi untuk menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Kemudian, kembali memberlakukan UU Ketenagakerjaan yang telah digantikan oleh UU Cipta Kerja.

Sedangkan dalam pengujian materill, FSP TSK SPSI meminta majelis hakim konstitusi menyatakan pasal-pasal yang dipermasalahkan melanggar UUD 1945.

Atau paling tidak diganti sesuai dengan permohonan FSP TSK SPSI.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/09010561/serikat-pekerja-tekstil-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mahkamah-konstitusi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Nasional
UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

Nasional
UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

Nasional
Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Nasional
Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Nasional
RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.