JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mendorong semua pihak untuk mengutamakan dialog guna menyelesaikan persoalan mengenai pencopotan spanduk pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab oleh TNI.
Menurut Gufron, pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat harus mengutamakan dialog agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
"Dengan komunikasi dan dialog, semua persolan bisa diselesaikan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/11/2020).
Gufron menuturkan, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Akan tetapi, perbedaan itu jangan sampai berujung adanya tindakan represif dan kohesif dalam menyikapi perbedaan tersebut.
Untuk itu, ia menyarankan agar semua pihak tetap mengutaman dialog untuk menyelesaikan persoalan dalam kenegaraan.
Sebaliknya, jika tidak menggunakan dialog, permasalahan yang ada saat ini justru akan meluas dan berdampak pada dinamika sosial dan politik Tanah Air.
"Saya kira itu punya dampak sosial-politik yang besar, terutama terkait kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita, bahwa ada satu hal yang lebih luhur dari urusan politik, yang itu yang harus dikedepankan," tegas dia.
Selain itu, ia juga mengingatkan supaya otoritas politik dapat memberikan contoh nyata dalam menyelesaikan persoalan ini.
Contoh itu bisa dilakukan dengan menahan diri supaya tak membiarkan TNI terlibat dalam urusan penegakan hukum.
"Otoritas politik harus memberikan contoh kepimpinan politik yang bisa membangun kebersamaan," ungkap Gufron.
"Jangan sedikit-sedikit TNI dikerahkan yang justru kontraproduktif, terlepas adanya perbedaan politik," imbuh Gufron.
Diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.
"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.
Dudung pun memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.
"Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," katanya.
Sebelumnya, video yang memperlihatkan sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk bergambar Rizieq Shihab di pinggir jalan raya beredar di media sosial.
Adapun Rizieq Shihab saat ini tengah menjadi sorotan terkait dengan kerumunan massa pada acara pernikahan putrinya yang kemudian disusul acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam lalu.
Masih pada pekan lalu, Rizieq dan para simpatisannya juga melakukan sejumlah kegiatan lain yang dihadiri banyak orang. Kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19.
Kerumunan massa yang melibatkan Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/21/01091431/soal-penurunan-baliho-rizieq-shihab-imparsial-dorong-semua-pihak-utamakan