Salin Artikel

Ridwan Kamil Ungkap Laporan Panitia soal Acara Rizieq Shihab di Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap laporan panitia terkait acara yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, panitia melaporkan acara di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, tersebut tidak berskala besar.

“Itu adalah shalat Jumat dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke camat, ke Satgas (Covid-19) kabupaten hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin,” kata Emil di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Emil mengklaim bahwa langkah pencegahan sudah dilakukan atas potensi kerumunan yang bakal terjadi.

Salah satunya adalah lobi yang dilakukan oleh pihak Komando Distrik Militer (Kodim). Namun, Emil tak menyebut secara spesifik siapa pihak yang dilobi oleh Kodim terkait potensi kerumunan tersebut.

Namun, ternyata euforia masyarakat membludak pada saat acara.

“Dalam hari H-nya, ternyata ada euforia dari masyarakat, yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga, itu yang membuat situasi jadi sangat masif,” tutur dia.

Setelah keramaian terjadi, terdapat dua pilihan bagi aparat di lapangan, yakni langkah persuasif atau represif.

Menurut Emil, langkah represif berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik mengingat banyaknya massa di lapangan.

Maka dari itu, menurutnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi memilih untuk melakukan langkah persuasif. Emil menuturkan, ia bertanggungjawab secara moril selaku pimpinan wilayah.

Namun, secara teknis, acara tersebut menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor.

“Teknisnya ada di Satgas Kabupaten Bogor karena menurut UU Otonomi, kegiatan lokal itu tidak perlu selalu dilaporkan dan minta izin gubernur,” ungkap dia.

“Kecuali dua hal, ada kegiatan provinsi di lokasi itu atau lokasi kegiatannya ada di perbatasan,” lanjut Emil.

Adapun Emil dimintai keterangan oleh tim Bareskrim Polri dan Polda Jabar terkait acara Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Dari pengakuannya, ia diperiksa selama sekitar tujuh jam.

Kerumunan yang ditimbulkan acara Rizieq Shihab berbuntut panjang. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/20/20571571/ridwan-kamil-ungkap-laporan-panitia-soal-acara-rizieq-shihab-di-bogor

Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke