Komnas HAM Nilai Fungsi Penangkalan dalam Raperpres TNI Atasi Terorisme Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, fungsi penangkalan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme merupakan gagasan yang membahayakan.

Sebab, menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, fungsi tersebut berpotensi mengancam demokrasi, mengancam negara hukum serta berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

"Makanya kami menolak keterlibatan TNI dalam soal penangkalan," kata Choirul dalam diskusi bertajuk 'Operasi Militer Selain Perang dan Pelibatan TNI dalam Penanganan Kontraterorisme' yang digelar MARAPI Consulting and Advisory, Kamis (19/11/2020).

Adapun fungsi penangkalan TNI dalam mengatasi terorisme berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf a.

Fungsi penangkalan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 dengan pelaksanaan berupa, (a) kegiatan dan/atau operasi intelijen, (b) kegiatan dan/atau operasi teritorial, (c) operasi dan/atau operasi informasi, dan (d) kegiatan dan/atau operasi lainnya.

Menurut Anam, penggunaan frasa operasi lainnya bisa menjadi alat bagi TNI untuk menggelar operasi sapu jagat.

"Jadi apapun nanti bisa disapu melawan terorisme berdasarkan Raperpres ini," kata dia.

Anam juga menilai Raperpres ini juga merusak demokrasi karena adanya keinginan TNI dapat dilibatkan secara permanen.

Padahal, penanganan tindak terorisme notabene masuk dalam koridor criminal justice system. Sehingga, keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme semestinya tidak bisa berjalan dalam jangka waktu panjang.

"Kita melihat watak dasar Raperpres itu keinginan dari tentara terlibat menangani terorisme itu sifatnya permanen, bukan ad hoc," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sudah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly.

Selain itu, rancangan tersebut juga telah disampaikan kepada DPR.

"Sudah disampaikan ke DPR dan sudah saya sampaikan ke Menkumham. Menkumham sudah mendiskusikan, mendengar semua stakeholders," ujar Mahfud MD, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Mahfud, pihaknya akan membatasi agar rancangan tersebut nantinya tidak melanggar batas-batas tertentu saat diterapkan.

Mahfud juga mengakui, ada pihak-pihak yang tidak menyatakan keberatan dengan rancangan itu.

"Pada umumnya kami ajak diskusi, kita tunjukkan ini pasalnya bahwa pelibatan itu diperintahkan oleh undang-undang (UU Nomor 5 Tahun 2018)," tuturnya.

"Kami tunjukkan faktanya bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan langsung oleh polisi. Lalu kita tunjukkan rumusannya (dalam rancangan perpres)," ucap Mahfud.