Salin Artikel

Bawaslu: Debat Pilkada Terkendala Akses Saluran TV Nasional

"Saya kira ini yang sebetulnya kampanye bisa dilihat publik, tapi beberapa sampai menggunakan TV nasional pun ada beberapa daerah yang tidak bisa akses itu," kata Abhan dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/11/2020).

Abhan mengatakan, debat sebetulnya merupakan sarana yang baik untuk menyampaikan visi, misi dan program dari pasangan calon kepala daerah.

Masyarakat yang tak mampu mengakses kampanye daring diharapkan bisa terinformasi melalui metode kampanye debat ini. Jangkauan tayangan debat sebenarnya diharapkan lebih luas dan dapat menyentuh seluruh kalangan.

"Tapi masih ada catatan tadi ternyata terkendala juga soal teknis jaringan, ternyata juga tidak bisa semua mengakses," ujar Abhan.

Selain debat publik, kendala Pilkada lainnya yakni kampanye virtual. Beberapa daerah masih kesulitan mengakses internet sehingga tak dapat mengikuti kampanye daring.

Padahal, kampanye metode tersebut sangat didorong di masa pandemi seperti sekarang ini.

"Ternyata memang media daring yang harusnya bisa dilakukan pasangan calon tim kampanye memang kurang diminati karena banyak faktor. Faktor masyarakat itu sendiri memang di daerah-daerah tertentu jaringan saja susah," ungkap Abhan.

Abhan mencontohkan sejumlah daerah seperti Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Di wilayah tersebut, kampanye virtual tak memungkinkan lantaran sinyal internet masih sangat minim.

Ada juga beberapa daerah penyelenggara Pilkada lainnya yang terkendala sinyal internet seperti Kepulauan Riau, Natuna, Maluku, hingga Pulau Seram.

"Ini saya kira salah satu hambatan bahwa media daring masih tidak diminati oleh peserta, masih menggunakan metode konvensional," kata Abhan.

Dengan adanya kendala tersebut, Abhan berharap metode kampanye berupa iklan di media massa dapat dimaksimalkan. Metode ini baru boleh dilakukan di 14 hari terakhir masa kampanye atau 22 sampai 5 Desember 2020.

"Iklan kampanye juga bagian dari yang difasilitasi KPU, KPU bisa memfasilitasi dengan optimal," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/09134061/bawaslu-debat-pilkada-terkendala-akses-saluran-tv-nasional

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke