Salin Artikel

Prabowo Populer di Survei Capres 2024, PKB: Masih Akan Ada Kejutan

Namun, menurut Daniel masih banyak sosok-sosok mengejutkan yang mungkin hadir hingga menjelang 2024.

"Saya rasa nanti akan ada kejutan-kejutan yang kita tidak pikirkan saat ini. Kita lihat saja nanti," kata Daniel saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Ia pun mengatakan saat ini PKB masih fokus dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Terutama penanganan dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Menurut Daniel, urusan Pilpres 2024 belum menjadi agenda prioritas.

"PKB fokus dengan tugas-tugas yang ada dulu. Yang utama bagaimana Indonesia bisa melewati masa-masa pandemi dan krisis dengan sebaiknya, khususnya bagi kaum petani, nelayan, santri, dan UKM," ucapnya.

Lembaga Populi Center merilis hasil survei nasional mengenai dinamika politik di Tanah Air, salah satunya elektabilitas tokoh. Survei menanyakan harapan responden tentang sosok calon presiden 2024.

Hasilnya, dari sejumlah nama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diharapkan maju sebagai capres 2024 dengan elektabilitas 18,3 persen.

Di posisi kedua terdapat nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan elektabilitas 9,9 persen. Menyusul di posisi ketiga yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 9,5 persen.

"Dalam pertanyaan semi terbuka terkait elektabilitas, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diharapkan oleh masyarakat sebagai calon presiden pada tahun 2024 dengan 18,3 persen," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/21201561/prabowo-populer-di-survei-capres-2024-pkb-masih-akan-ada-kejutan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke