Salin Artikel

Presiden Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah secara Daring

"Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang, hari ini saya membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"1 juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sebelum 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertifikat se-Indonesia," lanjut Jokowi.

Menurut Jokowi jumlah tersebut jauh dari kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan ada 126 juta sertifikat yang diperlukan masyarakat.

Di tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat sehingga masih ada 80 juta sertifikat yang harus diterbitkan.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus menunggu 160 tahun bila setiap tahunnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) hanya menerbitkan 500.000 sertifikat setiap tahunnya.

Untuk itu sejak 2017 ia memberi target tinggi kepada Kementerian ATR yakni dimulai dengan 5,4 juta sertifikat per tahun.

Target tersebut naik hampir lima kali lipat dari capaian di 2016 sebanyak 1,1 juta sertifikat yang diterbitkan.

Target di 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat pun tercapai.

Jokowi pun kembali menaikkan target pada 2018 sehingga Kementerian ATR harus menerbitkan 9 juta sertifikat.

Ternyata Kementerian ATR mampu melebihi target dengan menerbitkan 9,3 juta sertifikat.

"Tahun 2019, saya beri target 9 juta keluarnya 11,2 juta sertifikat. Tahun ini, sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin Insya Allah ini bisa tercapai," tutur Jokowi.

"Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Itu artinya dari sisi luas sudah 5,3 juta hektar yang sertifikatnya kita berikan. Gede sekali. Oleh sebab itu, target kita itu di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat," lanjut Presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/09/17000131/presiden-jokowi-bagikan-1-juta-sertifikat-tanah-secara-daring

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke