Salin Artikel

Presiden Akan Anugerahkan Gelar Pahlawan kepada 6 Tokoh

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara pada 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Ada enam calon penerima gelar pahlawan nasional 2020, insya Allah tidak ada perubahan,” kata Juliari dii Jakarta, Jumat (6/11/2020), seperti dilansir Antara.

Dua di antaranya, sebut Juliari, adalah Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara dan Mahcmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat. Penganugerahan terhadap keduanya merupakan yang pertama bagi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat karena sebelumnya tidak memiliki pahlawan nasional.

Berikutnya, mantan Kapolri pertama, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang berasal dari DKI Jakarta.

Selanjutnya, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara.

"Beliau juga tokoh pergerakan dan pernah menjadi Menteri Penerangan era Presiden Soekarno," katanya.

Kelima, yaitu Sutan Mohammad Amin Nasution yang berasal dari Sumatera Utara yang juga merupakan salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Terakhir, Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.

"Itu enam nama calon penerima gelar pahlawan nasional yang akan disampaikan langsung oleh Presiden di Istana Negara pada 10 November setelah upacara ziarah nasional," kata dia.

Ia mengatakan, keenam tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan itu sebelumnya telah melalui proses, baik di Kementerian Sosial maupun Dewan Gelar.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/15373271/presiden-akan-anugerahkan-gelar-pahlawan-kepada-6-tokoh

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke