Keputusan Pemerintah Lanjutkan Bansos Covid-19 hingga Kuartal I 2021...

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan agar persiapan pelaksanaan bansos kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021segera dilaksanakan.

"Jadi artinya sesuai arahan Presiden, maka bantuan sosial dengan skema-skema yang selama ini sudah dilaksanakan akan tetap berlanjut sampai kuartal ke-1 tahun 2021," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).

Meskipun dilanjutkan, kata dia, namun ada beberapa perubahan yang dilakukan, mulai dari alokasi, kuota, hingga sistem penyalurannya pada 2021 mendatang.

Bahkan rencananya, khusus untuk bansos bagi program keluarga harapan (PKH) penyalurannya akan dikembalikan lagi menjadi per bulan.

Kemudian, kata dia, rencananya nilai bantuan sosial tunai (BST) di luar DKI Jakarta bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tetap sama, yaitu Rp 300.000 per KPM per bulan.

"Jadi ini usulan yang sedang disiapkan dan khusus untuk DKI tetap diberikan dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM seperti semula, dengan nilai indeks bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan per KPM," kata Muhadjir.

Adapun untuk bantuan beras bagi 10 juta PKH pada 2021 nanti akan dipertimbangkan dahulu karena melihat kondisi stok beras yang ada.

Dengan demikian, harus menunggu arahan Presiden terlebih dahulu apakah bantuan beras tersebut akan berlanjut atau tidak.

Saat ini, sejumlah bansos pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19 sudah diberikan ke masyarakat selama kuartal I, II, dan III 2020.

Kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut bersifat reguler dan non-reguler atau tambahan yang terbagi atas beberapa bantuan.

Beberapa bansos yang diberikan melalui program jaring pengaman sosial (JPS) adalah bantuan program sembako, PKH, bantuan khusus sembako Jabodetabek, BST, dan bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD).

Penanggung jawab bansos tersebut pun berbeda-beda. Misalnya, PKH oleh Kemensos dan BLTDD oleh Kemendes PDTT.

Anggaran Rp 87 triliun

Sementara itu, untuk program bansos 2021 penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp 86-87 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program bansos yang akan diluncurkan pada 2021.

"Saat ini yang dianggarkan untuk programnya sekitar Rp 86-87 triliun. Ini yang sudah ada di pagu alokasi ya, kita tidak tahu nanti pagu alokasi diubah lagi atau bagaimana, nanti kita lihat," kata Juliari dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).

Adapun tiga program yang dianggarkan tersebut yaitu program PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT), dan BST.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan, dalam penyaluran bansos tersebut, banyak saluran yang digunakan.

Dengan demikian, tidak hanya Kemensos tetapi kementerian/lembaga lain juga turut memberikan bansos melalui program realokasi anggaran.

Namun, kata dia, yang menjadi tulang punggung bansos ada di Kemensos yang didampingi oleh Kemendes PDTT.

"Ini (bantuan Kemensos) belum termasuk yang akan disisihkan dari Kemendes. Kemendes ini merupakan komplemen dari Kemensos," kata dia.

Muhadjir mengatakan, nantinya Kemendes akan turun mem-backup apabila dana bansos dari Kemensos habis atau sudah 100 persen disalurkan.

Pengaturan tersebut, kata dia, dilakukan agar urutan penyaluran berjalan tertib dan tidak ada tumpang tindih penyaluran.

Muhadjir juga meminta Kemendes PDTT menyalurkan BLT dana desa hingga akhir tahun ini.

"Agar BLT dana desa disalurkan hingga Desember 2020 untuk desa yang kehabisan dana," kata Muhadjir.

Namun, sebelum dana tersebut disalurkan, ia meminta, agar dana tersebut diinventarisasi serta disalurkan melalui program BST yang ada di Kemensos.

Selain itu, ia menambahkan, agar dana desa juga dapat dialokasikan untuk pembiayaan musyawarah desa.

"Tapi ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut, apakah Pak Mensos akan menggunakan dana dari Kemensos atau dana yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa," ucap dia.

Perluas cakupan data

Agar penyaluran bansos berjalan lancar, Muhadjir Effendy mengatakan, untuk bantuan sosial dampak pandemi Covid-19 selanjutnya, cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) pun diperluas.

Ia mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk pemutakhiran DTKS yang dilakukan karena dalam penyaluran bansos pada kuartal I 2020 sempat terkendala akibat kacaunya DTKS.

"Cakupan dan fungsi DTKS diperluas mencakup aspek pembangunan manusia sehingga dapat digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait khususnya kementerian yang berada dibawah koordinator Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Ia mengatakan, perluasan cakupan DTKS dilakukan agar DTKS bisa diakses oleh seluruh kementerian/lembaga tersebut harus segera dilakukan. Diharapkan, hal itu bisa dilakukan pada awal tahun 2021.

Selain itu, pada 2021 nanti, kata Muhadjir, perlu disediakan mekanisme pemutakhiran data yang adaptif terhadap kondisi wilayah geografis Indonesia.

Terutama, terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan topografi tanah dan geografis yang membuat penyalurannya terhambat.

Adapun, pemutakhiran DTKS mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DTKS sendiri merupakan data yang digunakan pemerintah untuk program keluarga harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin.

Pemutakhiran DTKS juga dilakukan karena saat ini diketahui banyak keluarga miskin baru akibat pandemi Covid-19 yang belum tercatat di dalamnya.