Fokus Tangani Hukuman Mati WNI, KBRI Arab Saudi Tak Prioritaskan Kasus Rizieq

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Rizieq yang mengatakan bahwa dirinya tidak mendapat bantuan Pemerintah Indonesia sampai akhirnya akan pulang ke Tanah Air pada Senin (9/11/2020).

"Kasus yang menimpa MRS tidak masuk dalam prioritas KBRI Riyadh," ujar Agus kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Agus mengatakan, KBRI lebih memprioritaskan kasus-kasus high profile case (HPC) atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa.

Bahkan, kata dia, dalam beberapa bulan terakhir KBRI tengah fokus menyelamatkan seorang WNI yang terancam hukuman mati akibat peristiwa 12 tahun lalu.

"Ini yang kami prioritaskan. Kami harus masuk ke daerah pedalaman Saudi untuk melakukan lobi ke tokoh-tokoh masyarakat dan juga ahli waris korban untuk mencari jalan keluar," kata dia.

Selain itu, ujar Agus, selama ini Rizieq juga tidak pernah mengadu ke KBRI Riyadh sejak kasus yang membelitnya di Arab Saudi terjadi.

Padahal, kata dia, jarak dari Mekkah ke KBRI Riyadh juga tidak terlalu jauh, hanya 1.000 kilometer dan 100 kilometer ke KJRI Jeddah.

"Bagaimana KBRI bisa bantu? MRS juga tidak pernah mengadukan ke KBRI Riyadh sejak awal kasusnya bergulir. Apalagi ke KBRI Riyadh yang jaraknya 1.000 km dari Mekkah, ke KJRI Jeddah yang hanya 100 km dan cukup 45 menit saja tidak pernah melaporkan permasalahan yang dia hadapi," kata Agus.

Sebelumnya, Rizieq Shihab mengatakan, tak ada pihak dari pemerintah Indonesia yang membantunya melobi pemerintah Arab Saudi soal kepulangannya ke Tanah Air.

Menurut dia, apabila ada yang mengaku-ngaku membantunya maka hal tersebut merupakan sebuah kebohongan.

"Saya ingin sampaikan, tidak ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan tegas, bohong besar. Hoaks!" kata Rizieq melalui akun YouTube Front TV, Rabu (4/11/2020).

Rizieq mengatakan, dirinya tidak ingin merepotkan, mempersulit, atau memberikan beban kepada pemerintah Indonesia dalam persoalannya ini.

Ia mengaku menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya sendiri terhadap masalah yang menimpanya tersebut.

"Saya tidak ingin merepotkan, mempersulit pemerintah Indonesia, saya tak ingin memberikan beban, biarkan beban saya tanggung, saya selesaikan cari jalan keluarnya," kata dia.