Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Pemilu AS Mirip Pilpres 2019, Pengamat: Kritik untuk Demokrasi Indonesia yang Anomali

Yunarto menyebutkan, sebenarnya ada satu sisi positif dari sindiran itu, yakni demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia sudah sangat transparan dan terpantau di ruang-ruang sosial media.

"Negatifnya, kita jadi punya banyak rekam jejak kondisi anomali dalam berdemokrasi. Banyak yang bisa dijadikan humor politik di kemudian hari," ujar Yunarto ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Anomali yang dimaksud, misalnya terjadi pada Pilpres 2019 maupun Pilpres 2014.

Yunarto menyebut ada salah satu capres yang sujud syukur sebelum hasil resmi Pilpres diumumkan, saling klaim hasil Pilpres ataupun tidak terima dengan hasil Pilpres.

"Termasuk saat calon yang kalah menjadi menteri. Jadi sebenarnya sindiran itu kan otokritik dari anomali dalam demokrasi kita," ucap Yunarto.

Lebih lanjut, dia pun menyoroti fenomena di Indonesia dan AS itu sebagai evaluasi untuk sistem demokrasi.

Sebab, penolakan atas hasil pilpres dianggap ada kaitannya dengan penolakan produk dari sistem demokrasi.

Padahal, kata Yunarto, selama ini sistem demokrasi sudah dijalankan dengan tatanan yang mapan, dengan sejumlah nilai yang disepakati bersama.

"Yang terjadi seperti di Indonesia atau AS, jangan-jangan terjadi pula di negara demokrasi lain. Apakah ini artinya demokrasi harus ditata ulang ?" ucap Yunarto.

Diberitakan, dua calon presiden di Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Joe Biden, saling mengklaim kemenangan dalam Pilpres AS 2020.

Hal ini terjadi setelah Biden dan Trump memiliki selisih tipis dalam perolehan suara elektoral dalam proyeksi hasil Pilpres AS.

Tidak hanya itu, Donald Trump bahkan mengancam akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) jika kalah dari Joe Biden, karena dia merasa dicurangi.

Kondisi ini mendapat sorotan luas di media sosial baik oleh masyarakat, akademisi, pegiat politik, hingga jurnalis karena kesamaannya dengan kondisi di Indonesia.


Salah satunya, jurnalis senior ABC Australia David Lipson. Melalui akun Twitter-nya yang terverifikasi, David yang merupakan kepala biro AS untuk ABC Australia menyebutkan, saling klaim kemenangan itu mirip dengan kondisi pilpres di Indonesia.

"Feeling like Indonesian politics rn," tulis David.

David Lipson sendiri pernah berpengalaman sebagai jurnalis yang meliput di Indonesia pada 2018-2019. Dia pun pernah meliput Pilpres 2019 yang saat itu diikuti oleh Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Twit David Lipson itu lantas ditanggapi oleh Ross Tapsell. Dia merupakan pengajar senior di School of Culture, History and Languange Australian National University (ANU).

Ross Tapsell juga dikenal memiliki konsentrasi studi terhadap kondisi sosial politik di Indonesia.

Dalam kicauannya, Tapsell menyindir bahwa kondisinya tak akan terlalu sama persis dengan Indonesia apabila nantinya calon yang kalah tidak masuk ke kabinet calon yang menang.

"Absolutely. But it's not truly Indonesian politics unless Trump ends up Biden's Secretary of Defense," tulis Ross.

Apa yang dituliskan Ross ini merujuk kepada Prabowo Subianto sebagai capres yang kalah dalam pemilu akhirnya masuk di kabinet Joko Widodo yang memenangi Pemilu 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/12593221/pemilu-as-mirip-pilpres-2019-pengamat-kritik-untuk-demokrasi-indonesia-yang

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK, MAKI: Mudah-mudahan Ditolak Polisi

Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK, MAKI: Mudah-mudahan Ditolak Polisi

Nasional
Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-Mengajak Kan Biasa

Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-Mengajak Kan Biasa

Nasional
Satu Anggota Komisi III Jadi Tersangka KPK, Bambang Pacul: Kita Berduka tapi Tak Bisa Apa-apa

Satu Anggota Komisi III Jadi Tersangka KPK, Bambang Pacul: Kita Berduka tapi Tak Bisa Apa-apa

Nasional
Harta Bupati Kapuas dan Istrinya yang Jadi Tersangka KPK Rp 8,7 Miliar

Harta Bupati Kapuas dan Istrinya yang Jadi Tersangka KPK Rp 8,7 Miliar

Nasional
Bareskrim Sebut Keponakan Wamenkumham Catut Nama dan Janjikan Promosi Jabatan

Bareskrim Sebut Keponakan Wamenkumham Catut Nama dan Janjikan Promosi Jabatan

Nasional
Menaker: THR Diberikan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Menaker: THR Diberikan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Nasional
Jokowi Minta Dana Zakat di Baznas Disalurkan Tepat Sasaran

Jokowi Minta Dana Zakat di Baznas Disalurkan Tepat Sasaran

Nasional
Bupati Kapuas dan Istri Diduga 'Potek' Gaji PNS, Dibuat Seolah-olah Utang

Bupati Kapuas dan Istri Diduga "Potek" Gaji PNS, Dibuat Seolah-olah Utang

Nasional
Istri Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka Kader Nasdem, Tak Dapat Pendampingan Hukum Partai

Istri Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka Kader Nasdem, Tak Dapat Pendampingan Hukum Partai

Nasional
Survei SMRC: Anies Bakal Capres yang Tak Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Survei SMRC: Anies Bakal Capres yang Tak Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Nasional
KPK Cegah Bupati Kapuas dan Istrinya yang Anggota DPR RI ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Kapuas dan Istrinya yang Anggota DPR RI ke Luar Negeri

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Kapuas dan Istrinya Anggota Komisi III DPR Diperiksa KPK

Jadi Tersangka, Bupati Kapuas dan Istrinya Anggota Komisi III DPR Diperiksa KPK

Nasional
KPK Nilai MAKI Tak Miliki “Legal Standing” Ajukan Praperadilan Terkait Lili Pintauli

KPK Nilai MAKI Tak Miliki “Legal Standing” Ajukan Praperadilan Terkait Lili Pintauli

Nasional
Menkes Disomasi Usai Sebut Biaya Perpanjangan STR dan SIP Dokter Rp 6 Juta

Menkes Disomasi Usai Sebut Biaya Perpanjangan STR dan SIP Dokter Rp 6 Juta

Nasional
KPK: Hasil Analisis PPATK Bersifat Intelijen, Seharusnya Tak Diobral di Ruang Publik

KPK: Hasil Analisis PPATK Bersifat Intelijen, Seharusnya Tak Diobral di Ruang Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke