Salin Artikel

Ketentuan PHK yang Diubah dalam UU Cipta Kerja

Pengubahan ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka 37. Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal 151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi.

Namun, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh.

Kemudian, Pasal 151 Ayat (3) menyebutkan bahwa pekerja/buruh menolak alasan tersebut, wajib ada perundingan bipartit dan jika tidak ada kesepakatan baru bisa terjadi PHK ketika ada penetapan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Hal ini mengubah Pasal 151 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa PHK tidak dihindari, perusahaan wajib merundingkan dengan pekerja, atau bukan sekadar memberi tahu alasan ia di-PHK.

Selanjutnya, Pasal 151 Ayat (3) berbunyi, jika tidak ada persetujuan, PHK hanya bisa dilakukan jika ada penetapan dari lembaga PHI.

Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Izzati menilai, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru.

Hal ini tercermin dari pengubahan ketentuan PHK ini.

Menurut Nabiyla, pengubahan pasal tersebut menunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memandang relasi antara pekerja dan pengusaha.

Dengan pengubahan pasal ini, maka pengusaha dapat melakukan PHK secara sepihak.

Sebab, belum tentu pula pekerja dapat melakukan penolakan atas pemberitahuan hubungan kerja oleh perusahaan.

"Kalau negara bersikap netral, maka secara tidak langsung negara sebenarnya sedang meninggalkan perannya untuk melindungi pekerja dan melindungi pengusaha," kata Nabiyla, Jumat (16/10/2020).

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/09061451/ketentuan-phk-yang-diubah-dalam-uu-cipta-kerja

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

Nasional
Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Nasional
Pelaku Penembakan Kucing di Sesko TNI Bandung Berpangkat Brigjen

Pelaku Penembakan Kucing di Sesko TNI Bandung Berpangkat Brigjen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Nasional
Panglima Andika Perintahkan Usut Penembakan Kucing di Sesko TNI

Panglima Andika Perintahkan Usut Penembakan Kucing di Sesko TNI

Nasional
Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Nasional
Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Nasional
KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

Nasional
RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Nasional
Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Nasional
Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Nasional
Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Nasional
Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Nasional
Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.