Salin Artikel

Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam.

“Pernyataan tersebut telah melukai perasaan lebih dari 2 miliar orang muslim di seluruh dunia dan telah memecah persatuan antar umat beragama di dunia,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemlu seperti dilansir Kompas.com dari laman resmi, Jumat (30/10/2020).

Kemlu menegaskan, hak kebebasan berekspresi tidak boleh dilakukan dengan mencederai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dan simbol-simbol agama.

“Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mengajak seluruh negara untuk mendorong persatuan dan toleransi antar umat beragama, terutama di tengah situasi pandemi saat ini,” imbuh imbauan Kemlu.

Sebelumnya, Perancis mendapat sorotan tajam karena menolak mengutuk penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW oleh majalah satire, Charlie Hebdo, pada September lalu. Peristiwa ini memancing kemarahan di banyak negara mayoritas muslim dan memunculkan seruan untuk memboikot barang-barang Perancis.

Selain itu, pernyataan Macron mengenai Islam juga telah memicu kemarahan bagi negara-negara mayoritas muslim. Macron menyatakan akan melawan segala bentuk ‘separatisme Islam’, pasca peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty di luar Paris, awal Oktober.

Paty sebelumnya dibunuh karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada para muridnya di kelas tentang kebebasan berbicara.

Dalam dua bulan terakhir terdapat sejumlah insiden berdarah setelah Charlie Hebdo menerbitkan kartun tersebut. Pertama, penyerangan di dekat kantor tua Charlie Hebdo pada 24 September, serangan terhadap penjaga kemanan di kantor Konsulat Perancis di Jeddah, Arab Saudi, serta serangan yang menewaskan tiga orang di Nice, Kamis (29/10/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/14573951/indonesia-kecam-pernyataan-presiden-perancis

Terkini Lainnya

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke