Posisi Indonesia Diyakini Tetap Netral dalam Konflik LCS Usai Prabowo Kunjungi AS

Sikap netral tersebut sehubungan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

"Saya yakin Indonesia masih netral dengan melakukan hal sama yakni tidak melakukan apa-apa, sambil terus bersikap tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia," ujar Beni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Beni menuturkan, kunjungan Prabowo ke AS sangat berkaitan dengan kompetisi di LCS.

Menurutnya, AS berupaya meyakinkan Indonesia untuk bersepakat menghormati hukum laut internasional di wilayah LCS.

"Tentunya Indonesia sepakat bahwa semua negara harus mematuhi hukum internasional dan tidak boleh ada yang mendominasi, apalagi mengklaim sepihak sebagian wilyah LCS," kata dia.

Di samping itu, Beni menilai bahwa Indonesia akan mengambil sikap ketika terdapat negara yang terbukti melanggar kedaulatan Tanah Air.

"Jadi pesannya bagi siapapun yang melanggar kedaultan RI, jelas harus berhadapan dengan militer Indonesia. Sehingga program pengadaan alutsista sangat krusial saat ini," terang dia.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi AS pada 15-29 Oktober 2020. Lawatan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper. Keduanya bertemua di Gedung Pentagon, AS.

Diketahui, ketegangan antara Negeri "Panda" dan Negeri "Uncle Sam" telah meningkat selama berbulan-bulan terakhir.

Patroli angkatan laut AS yang melalui Laut China Selatan terus membebani hubungan bilateral antara kedua negara.

Washington mengatakan kehadiran mereka di Laut China Selatan merupakan bagian dari misi "kebebasan navigasi" dan mengklaim bahwa operasi semacam itu melindungi lalu lintas laut di sana.

Sementara Beijing mengecam kehadiran militer AS sebagai provokasi yang mengancam kedaulatan teritorialnya.

Beijing juga menuduh Washington "memiliterisasi" Laut China Selatan.

China juga memperingatkan bahwa aktivitas angkatan laut yang tidak diinginkan dapat menyebabkan kecelakaan.

AS, sementara itu, menuduh bahwa Beijing bertujuan untuk membuat "kerajaan maritim" di wilayah tersebut.