Salin Artikel

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam rapat pengendalian inflasi nasional secara virtual, Kamis (22/10/2020).

"Saya minta gubernur, bupati dan wali kota perlu terus memberikan tone yang positif. Yang optimis pada masyarakat. Sampaikan perkembangan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid setiap saat," kata Jokowi.

"Jelaskan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan Pemda berupa bantuan, stimulus, hibah yang sudah digulirkan dan kepada siapa saja," lanjut Preisden.

Ia juga meminta kepala daerah menggandeng tokoh masyarakat untuk menyampaikan program-program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Ia optimistis dengan membangun harapan maka masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama melewati masa krisis saat ini.

Jokowi pun meminta Pemda terus mempercepat realisasi APBD agar uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Dengan demikian daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tetap terjaga.

"Saya harapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah. Dengan percepatan realisasi APBD. Terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM," ucap Presiden.

"Saya telah meminta agar belanja kementerian dan lembaga, serta Pemda agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri. Baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," lanjut Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/17211701/jokowi-minta-kepala-daerah-tak-sebar-sentimen-negatif-tentang-perekonomian

Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke