Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko selama lebih dari delapan jam, Selasa (20/10/2020).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, Soenarko dicecar 28 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut.

"Yang bersangkutan hadir di Bareskrim 09.30 WIB, pukul 10.00-18.30 diperiksa dengan 28 pertanyaan dari penyidik," kata Awi ketika dihubungi, Selasa.

Soenarko diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya pada 2019, yaitu dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Awi nenambahkan, Soenarko bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan, kliennya dikonfirmasi penyidik Bareskrim soal berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurutnya, pemeriksaan juga terkait dengan orang yang diduga membawa senjata api dari Aceh ke Jakarta.

"Dari berita acara itu dikonfirmasi kepada Pak Soenarko, apakah benar ini. Apakah benar itu. Apa yang mau diluruskan kita luruskan," kata Ferry di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, dikutip dari Tribunnews.com.

Selain itu, Ferry mengatakan, penyidik juga menanyakan perihal jenis senjata api ilegal yang diduga dimiliki Soenarko. Setelah pemeriksaan tersebut, Ferry meyakini kliennya tidak bersalah.

Bahkan, ia menilai kasus yang menjerat kliennya itu hanyalah rekayasa belaka.

"Patut diduga tanpa bermaksud kita mendahului fakta hukum, tapi dari fakta-fakta yang debatkan selama satu tahun terakhir ini bahwa peristiwa hukum yang diarahkan kepada Pak Soenarko itu adalah sebenarnya fitnah dan rekayasa yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu untuk menyudutkan Pak Soenarko," tuturnya.

Ferry menambahkan, muncul pula pertanyaan mengenai organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Diketahui, belum lama ini Bareskrim menangkap empat aktivis KAMI terkait kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian atau penghasutan sehingga demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berujung ricuh.

Penetapan tersangka Soenarko sebelumnya diumumkan oleh Wiranto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam jumpa pers di kantornya, 21 Mei 2019.

Wiranto mengatakan, Soenarko jadi tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal.

Kala itu, Soenarko dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional karena senjata yang dimilikinya itu diduga akan digunakan untuk diselundupkan dalam kerusuhan 22 Mei 2019.

Soenarko pun sempat ditahan. Namun, polisi mengabulkan penangguhan penahanan Soenarko yang diajukan dengan penjamin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.