Salin Artikel

Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Hal ini berdasarkan studi oleh Ying Zhou dan kawan-kawan berjudul "Effects of human mobility restrictions on the spread of Covid-19 in Shenzhen, China: a modelling study using mobile phone data" pada 2020.

"Terdapat berbagai studi yang memperlihatkan adanya liniearitas antara penenakan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus dan kematian akibat Covid-19," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube resmi BNPB, Selasa (20/10/2020).

Dari penelitian itu, kata Wiku, terungkap bahwa pengurangan mobilitas di dalam kota sebanyak 20 persen dapat melandaikan kurva kasus penularan sebanyak 33 persen.

Selain itu, dapat pula menunda kemunculan puncak kasus selama dua pekan.

"Ini adalah hal yang penting," ucap Wiku.

Kedua, pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 40 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 66 persen dan menunda kemunculan puncak kasus selama 4 pekan.

Ketiga, pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 60 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 91 persen.

"Dan menunda kemunculan puncak kasus selama 14 pekan," kata Wiku.

Sementara itu, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi dan terus bertambah hingga Selasa (20/10/2020).

Data pemerintah pada Selasa sore, memperlihatkan ada 3.602 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 368.842 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/18484121/satgas-pembatasan-mobilitas-warga-efektif-tekan-penularan-dan-kematian

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke