Kunjungan Prabowo ke AS, dari Sempat Dilarang, Sewa Pelobi, hingga Kemungkinan Kerja Sama Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menuai banyak kritik dari para pegiat hak asasi manusia (HAM). Sebab, sudah 20 tahun terakhir Prabowo yang disebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia itu, dilarang masuk ke negara tersebut.

Terlebih kunjungan Prabowo dilakukan dalam rangka mewakili Pemerintah Indonesia guna mengembangkan kerja sama militer antar kedua negara.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lainnya sebelumnya telah melayangkan surat kepada Pemerintah AS agar membatalkan kunjungan tersebut. Mereka berdalih kunjungan itu melanggar aturan AS ihwal pelarangan orang-orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM masuk ke wilayah tersebut.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang sejak 2000 masuk AS, karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran HAM," demikian bunyi surat yang dilayangkan oleh para kelompok pegiat HAM kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, seperti dilansir dari New York Times.

Keputusan Kemenlu AS mencabut larangan masuk bagi Prabowo adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS. Bagi Prabowo, kunjungan itu adalah puncak dari pencariannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan.

Sedangkan bagi Washington, Indonesia dipandang memiliki posisi penting sebagai sekutu AS untuk mewawan China. Tak heran bila kemudian langkah untuk mencabut larangan Prabowo masuk AS didukung oleh pejabat senior pertahanan AS.

Bahkan, Prabowo disebut akan mendapat sambutan resmi pada Jumat (16/10/2020) waktu AS.

"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari Presiden Indonesia yang sekarang dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ucap pejabat yang enggan disebutkan namanya itu, seperti dilansir dari Reuters.

“Dia adalah rekan kita, dari kemitraan yang sangat penting. Dan penting bagi kita untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra,” imbuh dia.

Awal keputusan larangan masuk

Sebagai mantan Danjen Kopassus, Prabowo pernah diberhentikan sebagai anggota TNI setelah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memberikan rekomendasi tersebut.

Prabowo diberhentikan atas kasus penculikan aktivis mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terhadap Presiden RI kedua, Soeharto, yang tak lain adalah mertuanya, pada tahun 1998.

Selain itu, Prabowo juga dituding melakukan kekejaman di Timor Timur, yang memisahkan diri pada 1999.

Setelah Soeharto lengser usai memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, Prabowo akhirnya diberhentikan dengan tuduhan berulang kali melanggar hukum, melanggar HAM dan tidak mematuhi perintah.

Meski demikian, Prabowo tidak pernah dituntut atau diadili.

Pemerintah AS sendiri menjatuhkan larangan Prabowo masuk ke wilayahnya sejak tahun 2000. Kebijakan itu berlaku mulai dari era Presiden Bill Clinton, George W Bush, dan Barack Obama.

Tapi sekarang, kebijakan itu telah dicabut. Sebagai menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, rival Prabowo dalam dua kontestasi pilpres, ia justru mendapat kehormatan untuk masuk AS atas undangan dari Menteri Pertahanan AS Mark T Esper.

"Larangan yang diterapkan kepada Menteri Prabowo telah dicabut dan dia akan mengunjungi AS untuk membahas kerja sama," kata Juru Bicara Prabowo dari Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro.

Keputusan AS mencabut larangan itu pun disebut melanggar kebijakan yang telah dibuat pemerintah selama ini.

“Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada,” kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.

Sewa pelobi hingga bangun kerja sama militer

Penunjukan Prabowo oleh Jokowi tentu bukan tanpa alasan. Sebagai pimpinan partai politik dengan perolehan suara terbesar ketiga pada Pilpres 2019 lalu, Gerindra memiliki posisi tawar strategis untuk mendorong agenda ekonomi Jokowi di parlemen.

Prabowo pun disebut menyewa jasa pelobi Washington, James N Frinzi untuk bisa masuk ke AS. Upaya itu berhasil dengan diundangnya Prabowo oleh Esper serta diterbitkannya visa bagi dirinya oleh Kemlu AS.

Irawan menyatakan, AS memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Di samping itu, perjalanan Prabowo dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi kerja sama kekuatan militer kedua belah pihak pada masa yang akan datang.

Seorang pejabat pemerintahan Indonesia yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa salah satu daftar keinginan Jakarta adalah road map untuk mendapatkan jet tempur F-35.

Sekalipun, pejabat itu mengaku kurang optimis AS akan memberikan karpet merah bagi Indonesia untuk mendapatkan salah satu jet tempurnya itu.

"Jujur, kami tidak berharap banyak," ungkap pejabat itu.