Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek, Komnas Perempuan Sebut Ada Perbedaan Cara Pandang

Hal itu ia katakan terkait adanya korban pemerkosaan yang menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka ke Pengadilan Negeri Maumere, Nusa Tenggara Timur.

"Kerja-kerja penyidik harus terpadu dengan jaksa penuntut umum. Tidak jarang penanganan kasus tertunda atau terhambat karena ada perbedaan cara pandang terhadap kasus kekerasan seksual," kata Aminah kepada Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

"Sehingga kerap kali kasus bolak-balik antara penyidik dan jaksa atau dikenal dengan istilah P-19," lanjut dia.

Aminah menilai, jika penyidik dan penuntut umum bekerja dengan terpadu, maka tidak akan ada kasus kekerasan yang mangkrak.

Oleh karena itu, ia berharap semua elemen penegak hukum bisa memperkuat koordinasi temasuk dengan pendamping korban kekerasan seksual.

"Termasuk dengan melibatkan pendamping korban untuk setiap tahapan pemeriksaan, agar korban dapat lebih terbantu dan mendapatkan pemulihan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, dibantu 13 advokat, keluarga EDJ, siswi SMA di Sikka, menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka ke PN Maumere.

Adapun gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register : 134/Sk/PDT/9/2020/PN.Mme, Senin (21/9/2020).

Keluarga EDJ melalui 13 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Kemanusiaan (TAHK) menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka karena dinilai melakukan pembiaran dalam penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa EDJ.

Ketua TAHK Yohanes Dominikus Tukan mengatakan, kasus itu telah dilaporkan pada 2016. Namun, hingga kini kasusnya tak jelas.

Selain itu, saat pelaporan dilakukan, polisi telah menahan terlapor berinisial JLW, tetapi dilepaskan polisi dan hingga kini JLW bebas berkeliaran.

"Dasar pertimbangan melakukan gugatan adalah kepolisian sempat menahan pelaku selama tiga minggu, tetapi kemudian dibebaskan," ungkap Yohanes dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).