Salin Artikel

Atasi Pandemi Covid-19, 80 Persen Masyarakat Harus Rajin Cuci Tangan Pakai Sabun

Hal tersebut disampaikan Tri saat menghadiri acara kampanye nasional dan hari cuci tangan pakai sabun sedunia, secara daring, Kamis (14/10/2020).

"Kalau kita ingin membuat masyarakat cukup puas mengatasi atau menanggulangi kondisi pandemi ini, memang harus lebih dari 50 persen atau bahkan 80 persen (rutin cuci tangan)," ujar Tri.

CTPS, kata dia, harus dilakukan secara lebih mayoritas oleh masyarakat agar perlawanan terhadap Covid-19 secara berkelompok menjadi lebih kuat.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan setelah pandemi Covid-19 terjadi, kata dia, masyarakat yang sering melakukan cuci tangan kurang dari 50 persen.

Kemudian ruang publik yang mempunyai sarana prasarana CTPS baik di pasar maupun mal baru 48,59 persen.

Pasar tradisional, kata dia, kurang dari 50 persen yang mempunyai sarana prasarana CTPS, dan tempat ibadah baru 25 persen yang mempunyai sarana prasarana CTPS.

Begitu pun di tempat kerja, sarana prasarana dan protokol kesehatannya baru 18 persen, sedangkan mal baru 23 persen.

"Jadi ini memperlihatkan memang kondisinya masih jauh dari harapan kita," kata dia.

Ia mengatakan, jika ingin membuat masyarakat kebal Covid-19 dengan gerakan CTPS, maka harus didukung dengan sarana dan prasarananya.

"Kalau kita ingin membuat masyarakat kebal secara massal, sarana-prasarana ini harus dipatuhi, protokol kesehatan termasuk CTPS harus dilakukan secara lebih mayoritas supaya kekuatan kita secara berkelompok akan lebih kuat," kata dia.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2018, kata dia, rumah tangga yang terlayani fasilitas CTPS dengan air mengalir baru 48,4 persen.

Kemudian hanya 33 persen rumah tangga yang membuat tempat penampungan sementara (TPS) yang rata-rata setelah buang air besar atau melakukan aktivitas harian.

Selain itu, diketahui baru ada 33 persen puskesmas yang memiliki fasilitas CTPS dengan air mengalir dalam data 2019.

"Tidak hanya sarana prasarana CTPS, kita juga perlu air mengalir dan perilaku yang benar. Jadi harus terintegrasi dengan kegiatan penyediaan infrastruktur tapi juga sumber airnya bersih," kata dia.

Perilaku juga dinilainya sangat penting karena ketersediaan sarana prasarana sudah tersedia di 50 persen lebih rumah tangga, tetapi yang melakukan cuci tangan rutin hanya 30 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/13412061/atasi-pandemi-covid-19-80-persen-masyarakat-harus-rajin-cuci-tangan-pakai

Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke