Rangkap Jabatan Jadi Komisioner Danareksa, Ketua Komisi Kejaksaan Klaim Tak Langgar Aturan

“Yang penting peraturan kan tidak dilanggar,” ucap Barita ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Ia menjelaskan, hanya anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat yang dilarang merangkap jabatan.

Barita mengacu pada Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI.

Pasal itu menyebutkan, anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi pejabat negara sesuai perundang-undangan; hakim atau jaksa; advokat; notaris; pengusaha, pengurus, atau karyawan BUMN atau swasta; atau pengurus partai politik.

Sementara, Barita merupakan ketua merangkap anggota Komisi Kejaksaan yang mewakili pemerintah.

Hal itu diungkapkan Barita merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2019.

“Ini adalah tugas dari pemerintah, masa saya harus menolak dan memang itu dibenarkan karena Perpres tentang Komisi diatur, yang dilarang (merangkat jabatan) itu hanya dari unsur masyarakat,” tutur dia.

Dalam jabatannya sebagai komisaris di Danareksa, Barita juga mewakili pemerintah.

Untuk itu, ia menilai bahwa kedua jabatan yang diembannya tersebut tidak saling bertentangan.

Barita pun mengaku jabatan barunya tersebut tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai ketua Komisi Kejaksaan.

“Tentu tidak akan mengurangi apa yang menjadi komitmen dan tugas saya sebagai ketua Komisi Kejaksaan,” ungkapnya.

Diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Barita Simanjuntak sebagai Komisaris PT Danareksa (Persero).

Keputusan itu tertuang dalam Nomor: SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Danareksa (Persero).

Lalu SK-324/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).