Salin Artikel

Kementerian PPPA Dorong Media Penyiaran Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan

“Yang perlu kita dorong adalah mengangkat dan meramaikan tema siaran yang menyuarakan isu perempuan di dalam pemberdayaan,” ujar Bintang dalam diskusi bertajuk ‘perempuan dan media’, Rabu (14/10/2020).

Bintang mendorong media penyiaran dapat menyuarakan terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, isu RUU PKS.

Isu lain, yakni persoalan dampak pembangunan terhadap kemiskinan dan kekerasan yang dialami perempuan, isu angka kematian ibu dan pencegahan perkawinan anak.

Bintang juga berharap, media siaran mengangkat isu terkait kepemimpinan perempuan, diskriminasi buruh atau pekerja perempuan, berbagai peran dalam keluarga, serta kemitraan gender dalam pengasuhan dan pendidikan.

“Media harus kreatif dan inovatif agar tontonan yang disajikan menjadi menarik sehingga tidak tenggelam dengan derasnya arus informasi yang belum dapat dipastikan validitasnya,” ucap Bintang.

“Demikian juga media penyiaran dapat secara bertanggung jawab menjadi saluran informasi terpercaya dan akurat mengenai tema isu perempuan,” kata dia.

Bintang menggatakan, hingga saat ini ketidakadilan gender bagi perempuan masih terjadi di media penyiaran.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia cenderung masih erat dengan pandangan patriarki yang mempersepsikan peran utama perempuan ada di ranah domestik, misalnya sebagai ibu rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat melalui media penyiaran.

"Gambaran perempuan saat ini yang dapat kita lihat melalui media penyiaran masih lekat dengan ketidakadilan gender, di antaranya terletak pada stereotipe," ucap Bintang.

"Perempuan hanya diberikan peran pada sektor domestik serta isu kehamilan, pengasuhan dan pendidikan," kata dia.

Bintang mengatakan, praktik eksplotatif juga terjadi pada perempuan di media penyiaran, contohnya, kasus prostitusi.

Isi pemberitaan di media penyiaran dinilai cukup mengeksploitasi perempuan dari berbagai sisi.

"Demikian juga kekerasan, di mana kasus-kasus perkosaan yang kerap menyalahkan dan menganggap perempuan sebagai pemicu perkosaan," ujar dia.

Menteri PPPA mengatakan, perempuan harus diberikan akses dan kesempatan lebih luas sehingga potensi dan kemampuannya pun berkembang maksimal.

"Saya yakin pemberdayaan perempuan adalah kunci dari kesuksesan pembangunan bangsa, perjuangan perempuan untuk dapat didengar, dipertimbangkan, dan menempati posisi penting masih menjadi permasalahan bagi kita semua," ujar Bintang.

Bintang mengatakan, dibutuhkan upaya serius untuk meminimalisir ketidakadilan gender pada media penyiaran.

Diperlukan kesadaran dan komitmen dari para pelaku usaha di bidang penyiaran. Salah satunya dengan menguatkan pedoman responsif gender yang telah ada maupun mendukung pengembangan pedoman yang sudah ada agar lebih efektif.

Selain itu, juga memastikan lembaga penyiaran mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

"Apresiasi juga perlu diberikan pada tema dan muatan siaran yang telah mendukung pemberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, mengangkat praktek baik pemenuhan kualitas hidup perempuan, serta pembagian peran yang adil dalam pembangunan," kata Bintang.

Bintang berharap, media penyiaran dapat diandalkan menjadi media penyampaian dan pengumpul aspirasi serta kontrol perempuan dalam segala peran pembangunan.

"Media penyiaran juga diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi program pemberdayaan masyarakat termasuk penangkal isu hoaks yang begitu sulit kita tangkal dengan derasnya arus informasi pada revolusi industri 4.0," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/13285721/kementerian-pppa-dorong-media-penyiaran-angkat-isu-pemberdayaan-perempuan

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke