Salin Artikel

Kritik terhadap Klaim RI Berhasil Tangani Covid-19 dan Dampak Ekonomi

Bahkan, Indonesia termasuk lima besar negara yang mampu secara seimbang mengatasi dua persoalan itu.

"Indonesia ini kontraksi ekonomi relatif lebih rendah dibanding negara lain. Kita termasuk top lima negara yang bisa menangani secara berimbang antara Covid-19 maupun penurunan kontraksi ekonomi," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).

Hal ini salah satunya dipengaruhi angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dengan case fatality rate di bawah 4 persen.

Airlangga berharap, nantinya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka nol atau netral.

Dia menambahkan, fokus pemerintah ke depan adalah pengadaan vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri.

Airlangga menyebutkan, ada 215 negara yang saling kejar-mengejar dalam pemenuhan kebutuhan vaksin untuk negara-negara masing-masing.

Oleh karena itu, Indonesia sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 sejumlah 60 juta dosis untuk dual dose.

"Kemudian, juga fokus kepada pemulihan ekonomi dalam bentuk menggelontorkan sektor UMKM sudah hampir 100 persen pemulihan untuk dananya. Kemudian, sektor korporasi juga didorong," tambah Airlangga.

Tak valid

Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai apa yang disampaikan pemerintah itu tidak akurat.

Meski demikian, dia mengakui bahwa data angka kematian dan kontraksi ekonomi yang dijadikan parameter oleh pemerintah ada dalam situs Our World in Data.

"Statement itu bisa disebut tidak akurat. Saya tidak tahu mengapa angka itu yang dipilih. Angka itu memang ada di Our World in Data," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Namun, Pandu menyayangkan bahwa pemerintah mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ia menduga, pemerintah sengaja memilih data yang bisa menenteramkan masyarakat.

"Narasi dari awal kan pandemi di Indonesia itu tak ingin menangani secara riil, tetapi menenteramkan masyarakat. Jadi tak semua info dibuka. Apa karena tidak tahu atau sengaja tidak dibuka," tutur Pandu.

"Yakinkah kita masuk lima besar terbaik? Memakai data kontraksi ekonomi dan angka kematian yang rendah, itu kan dua angka yang tak bisa akurat," lanjutnya.

Pandu mengingatkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berstatus under reported atau tidak semua dilaporkan.

Terlebih lagi, kapasitas pemeriksaan Covid-19 yang masih terbatas.

"Angka yang di-report ke dunia kan biasanya angka resmi. Nah, angka itu tidak merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Sebab, yang dilaporkan meninggal itu adalah yang terkonfirmasi Covid-19 saja," jelas Pandu.

"Padahal, Indonesia itu testing-nya sangat terbatas. Banyak yang sudah meninggal, tetapi tidak sempat dites atau sudah dites, tapi belum ada hasilnya," tutur dia.

Kepentingan investasi

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pernyataan Airlangga itu untuk meyakinkan para pelaku usaha bahwa iklim investasi di Indonesia masih dalam kondisi baik.

Kendati demikian, menurut Trubus, pernyataan Airlangga justru kontraproduktif dengan realita yang ada.

Dari segi ekonomi, kontraksi yang dialami Indonesia memang lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga. Namun, kondisi ini dia prediksi hanya berlaku sementara atau jangka pendek.

Bukannya menumbuhkan kepercayaan para pelaku usaha, Trubus menilai pernyataan Airlangga justru memperkeruh suasana, apalagi di tengah masifnya kritikan terhadap pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Menurut saya, asumsi-asumsi ekonomi dalam konteks ini justru memperburuk suasana, kepercayaan publik, kepercayaan dunia internasional, juga kepercayaan investor pelaku usaha," ujar dia.

Dari segi kesehatan, lanjut Trubus, Indonesia juga belum berhasil menurunkan angka penularan Covid-19.

Beberapa negara telah sampai pada fase pandemi gelombang kedua. Sementara itu, Indonesia diprediksi masih jauh dari puncak pandemi gelombang pertama.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan keberhasilan Indonesia yang diklaim oleh Airlangga.

"Sekarang kalau dinyatakan kita berhasil berhasil dari mana?" ujarnya.

Trubus menambahkan, seharusnya dalam situasi pandemi seperti ini segala sesuatu yang disampaikan pemerintah dikaji lebih dahulu.

Ia juga mengingatkan agar para pemangku kepentingan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya ke publik.

"Harusnya melalui kajian dulu, hati-hatilah dalam situasi sekarang ini," kata Trubus.

Kasus Covid-19

Sementara itu, data pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga Selasa (13/10/2020) masih terjadi di masyarakat.

Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya kasus Covid-19, berdasarkan data yang masuk hingga Selasa pukul 12.00 WIB.

Data pemerintah memperlihatkan bahwa ada 3.906 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 340.622 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Dari jumlah itu, sebanyak 263.296 orang sembuh dan 12.027 pasien meninggal. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/06391991/kritik-terhadap-klaim-ri-berhasil-tangani-covid-19-dan-dampak-ekonomi

Terkini Lainnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke