Wamenag: Boleh Demo, tetapi Tidak Anarkistis

Ia menyebut, demonstrasi merupakan salah satu cara yang dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, demonstrasi seharusnya dilakukan tanpa anarkistis. Massa harus tetap mengindahkan akhlak dan norma hukum yang ada.

“Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun, tidak dibenarkan melakukan anarki dan perusakan, karena hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan ajaran agama dan melanggar hukum" kata Zainut melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (09/10).

"Demo dengan cara anarkis tidak akan menyelesaikan persoalan, malah membuat situasi semakin tidak kondusif," kata dia.

Bersamaan dengan itu, Zainut juga meminta aparat menggunakan pendekatan persuasif, bukan dengan kekerasan.

Zainut mengatakan, banyak hoaks yang berkembang di masyarakat terkait UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk membaca dan memahami betul isi undang-undang tersebut supaya aspirasi yang disampaikan fokus pada pokok persoalan.

“Baca dan pahami undang-undanganya. Telaah persoalannya, dan sampaikan aspirasi yang ada sesuai konstitusi, agar dapat memberikan solusi" ujar Zainut.

Ia juga mengatakan, selain demonstrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Mahasiswa dan buruh bisa menginventarisasi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi, untuk kemudian diuji ke MK.

"Cara tersebut menurut saya lebih ringan mudaratnya, lebih efektif dan lebih berbudaya," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Upaya lainnya yakni mengawal penyusunan regulasi yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut.

Aliansi mahasiswa dan para buruh menggelar aksi unjuk rasa di beberapa daerah dan terpusat di Istana Negara pada Kamis (8/10/2020).

Dalam aksinya, mahasiwa menuntut, agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas UU Cipta Kerja. Namun, Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan dibeberapa tempat.

Diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," kata dia.