Pembubaran Acara KAMI dan "Warning" dari Istana...

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Moeldoko mengatakan, KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok itu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan," kata dia.

Namun, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali.  Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujar Moeldoko. 

Adapun KAMI merupakan gerakan yang diinisiasi sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.

Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada 18 Agustus lalu atas keprihatinan melihat kondisi bangsa saat ini.

Ditolak massa dan dibubarkan polisi

Sebelum peringatan datang dari Moeldoko, acara KAMI yang digelar baru-baru ini sempat mendapat penolakan dari massa dan akhirnya dibubarkan aparat kepolisian, misalnya acara Silaturahim Akbar KAMI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2020) lalu.

Acara yang dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Gedung Juang 45 Jalan Mayjen Sungkono tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Ratusan orang dari memblokade akses masuk Gedung Juang 45 yang akan digunakan untuk acara KAMI.

Dalam orasi yang disampaikan, alasan mereka menolak acara tersebut karena dianggap KAMI merupakan organisasi berbahaya.

Selain itu, acara tersebut juga berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

"Jadi lebih baik dibubarkan saja," kata Koordinator lapangan salah satu elemen massa Andri Adi Kusumo di lokasi.

Meski acara tersebut sempat berpindah lokasi di rumah Jabal Nur di Jalan Jambangan, acara itu akhirnya dibubarkan oleh kepolisian.

Dalam video yang beredar, tampak saat Gatot Nurmantyo sedang berpidato, salah seorang anggota polisi berpakaian atasan putih menyela pidato Gatot dengan naik ke atas podium.

Mengetahui hal itu, Gatot sebelum menutup acara menegaskan bahwa KAMI merupakan organisasi yang konstitusional.

"KAMI adalah organisasi yang konstitusional, tapi kalau kita diminta bubar oleh polisi, maka kita junjung tinggi dan ikuti apa yang telah diminta pak polisi," kata Gatot lalu menutup sambutannya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko secara terpisah mengatakan, pembubaran acara KAMI yang dilakukan polisi karena dua beberapa pertimbangan.

Pertama, karena acara tersebut dianggap tidak memiliki izin, dan kedua karena sedang masa pandemi corona.

"Jatim sedang gencar kampanye pengendalian Covid-19, bahkan menegakkan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Jadi, acara apa pun yang sifatnya mengumpulkan massa akan dilarang," kata Andiko.

Belakangan, penolakan massa terhadap acara KAMI juga terjadi di Karawang hingga akhirnya acara itu kembali dibubarkan kepolisian.

Bandingkan sikap polisi

Presidium KAMI Din Syamsuddin pun menyesalkan sikap aparat kepolisian yang membubarkan acara KAMI.

Din membandingkan sikap kepolisian yang berbanding terbalik dengan sikap lentur berbagai kerumunan, salah satunya dalam pertunjukan dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo pada Rabu (23/9/2020).

"Sikap Polri tidak tampil terhadap kerumunan-kerumunan, antara lain pertunjukan dangdut di Tegal, kegiatan Pilkada di beberapa tempat, dan kerumunan aksi yang menolak KAMI itu sendiri," ujar Din dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Din menuturkan, dalam peristiwa di Surabaya, aparat kepolisian merangsek masuk ke dalam ruangan dan membubarkan acara KAMI.

Padahal, dalam kegiatan itu, KAMI telah menerapkan protokol kesehatan.

Sebaliknya, personel kepolisian justru membiarkan kelompok massa penolak acara KAMI berkerumun dan telah melanggar protokol kesehatan.

Dari rentetan peristiwa tersebut, Din menyebut Polri nampak tak mempunyai upaya untuk melindungi acara KAMI terhadap gangguan yang dilakukan oleh massa penolak.

"Aparat penegak hukum/Polri belum bertindak secara profesional dan berkeadilan. Tentu kita semua mendukung alasan penegakan protokol kesehatan, namun hal itu harus ditegakkan secara adil dan menyeluruh," kata dia.

Pihaknya berharap Polri dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat.

"KAMI mendamba Polri dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ucap Din.