Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, penghapusan klaster pendidikan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan keputusan yang tepat.

Ia memprediksi akan banyak kampus perguruan tinggi gulung tikar karena kalah bersaing dengan perguruan tinggi asing yang lebih mapan, jika klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja tetap disahkan.

"Kami tidak bisa membayangkan jika RUU Ciptaker klaster pendidikan benar-benar disahkan," kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Menurut Huda, ketentuan klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja tidak banyak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Tanah Air.

Ia berpendapat, aturan-aturan yang ada justru bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang semestinya mengedepankan sisi kemanusiaan.

Huda menyoroti sejumlah ketentuan yang ia anggap akan membuat pendidikan menjadi pasar bebas atau bersifat komersial, antara lain penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan penghapusan kewajiban bagi perguruan tinggi asing untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi nasional.

"Contoh kecil bagaimana RUU Ciptaker akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan," tutur dia.

Huda mengatakan, berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejauh ini masih relevan.

Menurutnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih layak dijadikan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Berbagai aturan perundangan terkait Pendidikan sampai saat ini masih cukup relevan, meskipun kita tidak menutup peluang adanya berbagai revisi beberapa aturan agar sesuai dengan perkembangan situasi nasional maupun global," ujar Huda.

Diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja yang digelar pada Kamis (24/9/2020). Pembahasan klaster pendidikan sebelumnya berlangsung cukup alot karena ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menko Perekonomian dan Kemendikbud mengusulkan kepada panitia kerja untuk mencabut ketentuan mengenai empat UU yang diatur di dalam RUU Cipta kerja untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja," kata Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah sedianya mengusulkan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panja RUU Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas, menyambut baik keputusan pemerintah mencabut klaster pendidikan.

Menurutnya, pemerintah telah mendengarkan aspirasi dari para anggota dewan.

"Ini pemerintah mendengarkan suara publik yang disuarakan oleh semua fraksi, semua organisasi sosial masyarakat," tuturnya.