Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan mengapa PBNU meminta agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 ditunda.

Ditambah lagi dengan fakta bahwa masyarakat Indonesia belum disiplin menjalankan protokol kesehatan yang baik.

"Kita semua tahu, kita belum bisa disiplin protokol kesehatan yang baik. Kita belum punya satu success story di berbagai macam tempat yang bisa dijadikan indikator untuk menekan laju penambahan Covid-19," ujar Helmy, Rabu (23/9/2020).

Ia mengatakan, kondisi di Indonesia saat ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah berhasil melakukan protokol kesehatan ketat.

Dengan demikian, mereka sudah bisa memulai kembali kegiatan dan aktivitas normal sehari-hari.

"Kalau kita melihat kondisi sekarang, PBNU memandang penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 kalau mau dipaksakan dengan model keteledoran kita sekarang, maka dalam pandangan PBNU hendaknya kita semua punya alternatif baru untuk lakukan penundaan," kata Helmy.

Ia mengatakan, penundaan pilkada tersebut harus dilakukan sampai dapat dipastikan bahwa situasinya memungkinkan dan aman apabila diselenggarakan.

Namun jika tetap dipaksakan di tengah pandemi, kata dia, harus dapat dipastikan bahwa tahapan rawan penularan Covid-19 yakni kampanye terbuka dan tatap muka langsung dihilangkan.

"Apakah mungkin untuk hilangkan kampanye tatap muka digantikan dengan virtual? Kalau dimungkinkan setidaknya mengurangi 80 persen kemungkinan penularan," ucap Helmy.

"Meskipun masih menyisakan catatan, bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan di bilik-bilik suara," kata dia.

Ia pun memastikan bahwa imbauan PBNU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan seruan moral agar keselamatan jiwa warga negara dipertimbangkan sebagai yang utama.

Sebelumnya, PBNU juga telah menyatakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dengan berpijak pada satu konstitusi syariah yakni menjaga keselamatan jiwa setiap nyawa manusia.

PBNU menilai, keselamatan nyawa manusia harus dijadikan patokan dasar dalam mengambil kebijakan.

"Imbauan PBNU mrupakan seruan moral agar kita kembali mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah utama," ucap dia.