Salin Artikel

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berharap agar pelaksanaan kampanye terbuka secara langsung dengan menghadirkan massa pendukung dapat ditiadakan. Sebab, hal itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di antara peserta yang mengikuti kampanye.

Iwan menjelaskan, di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggaraan kampanye diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di dalam penyelenggaraannya, maksimum orang yang boleh berkumpul pada satu acara sebanyak 100 orang.

Dilihat dari aturan tersebut, ia menambahkan, kemungkinan adanya satu orang yang telah terinfeksi virus corona adalah 99 persen, dengan prevalensi Covid-19 di populasi 5 persen.

Adapun kecepatan penularan Covid-19 sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

"Kalau ada 10 orang (terinfeksi) kumpul seharian maka akan ada 2 orang tertular. Masalahnya di kampanye offline itu sulit pastikan jumlah orang pertama dan sulit juga pastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Iwan, Minggu (20/9/2020), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Potensi penularan, sebut dia, akan jauh lebih besar bila kampanye terbuka diselenggarakan di banyak titik. Belum lagi, imbuh Iwan, jika nantinya para pendukung yang terinfeksi pulang ke rumah dan berpotensi menularkan virus ke anggota keluarga.

Menurut dia, meningkatnya kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir turut didorong oleh kian tingginya pergerakkan masyarakat.

Sedangkan, perilaku pencegahan dengan penerapan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta kegiatan tes, lacak dan isolasi (TLI) yang seharusnya dapat menekan pertumbuhan kasus kurang berjalan efektif di Indonesia.

Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan pandemi.

"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna," ucapnya.

"Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," imbuh Iwan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ahli Epidemiologi Ingatkan Potensi Penyebaran Covid-19 dari Kampanye Langsung Pilkada"

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/09305181/epidemiolog-ingatkan-potensi-penularan-covid-19-lebih-masif-saat-kampanye

Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke