Salin Artikel

Wakil Ketua Kadin: Indonesia Masih Pandemi, Tak Bisa Buka Kegiatan Ekonomi Terlalu Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa mengatakan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah angka penularan masih tinggi, sehingga tidak bisa membuka kegiatan ekonomi dan sosial terlalu cepat.

"Satu orang bisa menyakitkan 5 sampai 7 orang dalam kasus (Covid-19) ini, sehingga kita tidak bisa membuka ekonomi dan kegiatan sosial kita terlalu cepat tanpa mengontrol infection rate-nya," kata Erwin dalam diskusi virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Erwin mengatakan, jika Indonesia dapat menurunkan angka kasus Covid-19 seperti negara-negara lain, maka kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali dibuka.

Namun, ia mengingatkan, jumlah tes Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih sangat rendah dibandingkan negara lain dan sosialisasi terhadap masyarakat belum maksimal.

Selain itu, Erwin menekankan, pentingnya melakukan kontak tracing secara masif yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui orang-orang yang terjangkit Covid-19 dan melakukan penanganan.

"Nah semua ini kalau tidak terjadi, bagaimana kita mau buka ekonomi kita? Bagaimana mau kita buka sosial aktivitas kita? Kalau ini semua parameter tidak dilakukan, dan ingat status kita masih pandemi," ujarnya.

Di samping itu, Erwin menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total adalah upaya mengurangi penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Pasalnya, menurut Erwin, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta hampir penuh dalam menangani pasien Covid-19.

"Jadi saya kira mengapa kita lockdown dan sebagainya, karena Pak Anies Baswedan mendengarkan jumlah ICU di kota Jakarta sudah penuh," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Erwin sepakat Pemprov DKI harus menerapkan PSBB total dan melakukan 40.000 tes Covid-19 per hari.

"Iya 40.000 test (Covid-19), saya kira harus tetap lockdown, kedua kontak tracing harus dibangun Pak Anies," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/12/10471991/wakil-ketua-kadin-indonesia-masih-pandemi-tak-bisa-buka-kegiatan-ekonomi

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke