PSBB DKI Jakarta, Pemerintah Pusat Belum Satu Suara...

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons positif dan mendukung langkah Anies untuk kembali menerapkan PSBB selayaknya awal pandemi.

Namun, para menteri di bidang ekonomi justru memberi respons negatif atas langkah itu.

Di tengah kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah pusat belum satu suara.

Satgas dan Kemenkes

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, PSBB total di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus.

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, yakni 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali.

Namun, setelah memasuki PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cenderung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Apalagi, pemeriksaan spesimen terus ditambah. Hal ini membuat deteksi kasus Covid-19 semakin meningkat.

Hingga Kamis kemarin, kasus akumulasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 50.671 orang.

Dari jumlah tersebut, 38.228 sembuh, 1.351 meninggal dunia, dan 11.092 orang sedang dirawat atau isolasi.

Menurut Wiku, lonjakan kasus ini tak lain disebabkan sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi yang kembali dibuka saat PSBB transisi.

"Oleh karena itu, perlu pengetatan kembali," kata dia.

Wiku menambahkan, apa yang dilakukan DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan laju penularan Covid-19 untuk memutuskan membuka atau menutup aktivitas ekonomi dan sosial.

"Untuk membuka aktivitas sosial ekonomi di beberapa sektor itu harus melakukan pertama prakondisi, kemudian timing, berikutnya lagi adalah prioritas, selanjutnya adalah koordinasi peraturan daerah, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi," kata dia.

Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

"Kondisi yang risikonya tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama berminggu-minggu itu adalah alarm yang harusnya kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya terkendali," kata Wiku.

Kemenkes juga mendukung kebijakan PSBB di DKI Jakarta.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali PSBB.

Sebab, izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut.

"Berdasarkan Surat Keputusan yang lalu, yang diterbitkan oleh Kemenkes, PSBB belum dicabut. Sehingga, tak perlu lagi izin ke Kemenkes," ujar Busroni ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

"Kan kalau tidak dicabut masih berlaku. Sehingga bisa dilaksanakan, dilanjutkan. Silakan Pak Anies memaknai bagaimana pelaksanaan PSBB," lanjut dia.

Surat Keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 7 April 2020.

Menurut Kemenkes, sebagai kepala daerah, Anies punya kewenangan untuk menentukan apakah PSBB akan dilakukan secara total atau secara transisi.

Dia mengibaratkan, izin pemberlakuan PSBB sebagai pisau yang akan digunakan sebagaimana kebutuhan.

Apabila kondisinya masih belum memungkinkan, tentu PSBB masih tetap perlu dilakukan.

"Sebaliknya, jika kondisinya sudah baik, tentu tak perlu menggunakan pisau itu. Dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota yang memahami kondisi di lapangan," kata dia.

Menteri bidang ekonomi

Berbeda dengan Kemenkes dan Satgas yang menitikberatkan pada pelambatan penularan Covid-19, sejumlah menteri berpandangan lain.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mendag Agus Suparmanto juga mengingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.

Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran DKI Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

"Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI," ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Sekalipun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.

Ia mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.