Di Sidang AIPA, Puan Singgung Penanganan Covid-19 di ASEAN hingga Isu Laut China Selatan

Oleh karenanya, ia meminta, seluruh anggota ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk menghasilkan kebijakan yang memadai untuk penanganan Covid-19 dan mengurangi dampak ekonomi.

Hal ini disampaikan Puan, dalam Sidang Umum ke-41 AIPA secara virtual, Selasa (8/9/2020).

"Optimalkan peran parlemen dengan menjalankan tugas legislasi terkait penanggulangan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, seperti merumuskan undang-undang terkait stimulus fiskal atau penguatan jaring pengaman sosial,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).

Puan juga mengatakan, seluruh anggota harus meningkatkan pengawasan dan memastikan undang-undang yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun mengenai isu perdamaian, Puan berpendapat, perdamaian, keamanan, dan stabilitas menjadi faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan di Asia Tenggara.

“Penting bagi kita untuk tetap memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bersahabat, dan harmonis, guna meningkatkan kerja sama untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujar Puan.

Puan meminta, seluruh negara anggota ASEAN mematuhi hukum internasional seperti United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai acuan dalam menentukan hak maritim, hak berdaulat, dan kepentingan yang sah atas kawasan laut.

“Kode Etik di Laut Cina Selatan juga harus dikembangkan sebagai kerangka yang disepakati bersama untuk dialog dan konsultasi antara ASEAN dan Cina di Laut Cina Selatan sembari kita berharap proses yang baik tersebut dapat tercermin di lapangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan meminta, seluruh anggota AIPA untuk peduli terhadap konflik di wilayah Rakhine, Myanmar.

Menurut Puan, untuk bisa maju sebagai komunitas ASEAN yang kohesif dan responsif, semua anggota harus meningkatkan kapasitas dalam menanggapi tantangan regional, termasuk dalam konteks keamanan manusia.

“Kita harus mencegah meningkatnya pergerakan ireguler manusia, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang terjadi di laut wilayah kita,” pungkasnya.