Satgas PEN: Realisasi Anggaran BLT Desa Baru Capai Rp 10 Triliun dari Rp 31,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penyerapan anggaran program bantuan langsung tunai (BLT) Desa baru mencapai Rp 10 triliun atau 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 31,8 triliun.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin, melalui keterangan tertulis, Kamis (3/9/2050).

"Program bantuan langsung tunai desa dengan anggaran Rp 31,8 triliun dan realisasi tercapai sebesar 30 persen atau baru Rp 10 triliun," kata Budi.

Budi mengatakan, target penerima BLT Desa sebanyak 11 juta Kepala Keluarga. Meskipun belum seluruhnya terealisasi, penyaluran dana itu mengalami kenaikan 10 persen sejak diluncurkan pada Juli lalu.

Menurut Budi, perlu penyesuaian cara baru untuk menyalurkan dana BLT Desa ke masyarakat. Salah satu caranya dengan menyalurkan BLT Desa melalui program yang berguna bagi desa.

"Yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa," ujarnya.

Budi juga optimistis bisa merealisasikan target penyerapan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2020.

"Kami akan memastikan masyarakat termiskin di lapisan terbawah mendapatkan bantuan selama masa sulit ini melalui program Perlindungan Sosial," kata Budi.

Budi mengatakan, hingga akhir tahun 2020, anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan dapat terserap sesuai rencana pemerintah.

Dana tersebut ditargetkan terserap dalam enam program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

"Kita juga akan fokus pada sektor UMKM, karena itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia, juga berkontribusi lebih dari 55 persen ekonomi nasional," ucap dia.

Enam program tersebut yakni program bidang kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), program kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, serta pembiayaan korporasi.

Empat program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 400 triliun, dengan realisasi anggaran hingga September ini mendekati Rp 200 triliun.