Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah fokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta program di kementerian/lembaga.

Dia meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Airlangga mengatakan itu sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/8/2020).

“Saya dan para menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” ujarnya.

Adapun, rapat koordinasi ini membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.

Salah satu penangananya adalah melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, usulan program yang sedang disiapkan, antara lain pinjaman PEN Daerah yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 105/2020, tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk program PEN, dan program padat karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selain itu, diusulkan pula pengembangan desa digital dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) digital, penambahan kuota alokasi program Kartu Prakerja, program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat, serta program padat karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan dari Kementerian/Lembaga

Sementara itu, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa usulan program. Beberapa di antaraya adalah program Bangga Buatan Indonesia, program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021, dan program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah.

Kemudian, diusulkan pula program beli (Diskon) produk UMKM, program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; serta program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria, seperti mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi, dan nilai programnya yang cukup besar.

Ditegaskan Airlangga, upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek.

Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, (23/8/2020).

Sebelumnya, dari empat gelombang yang terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia melakukan pendaftaran.

Dari angka itu, sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah telah berhasil mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen year on year,” jelas Airlangga.

Dia menambahkan, pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan.

Food estate ini diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Tahun 2020 ini, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektar.

Selain itu, pemerintah terus memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan, seperti kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, dari aspek perniagaan dan industri.

“Guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, maka pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku atau penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor,” tambahnya.

Untuk membantu sektor UMKM, pemerintah telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah tangga yang berusaha.

“Percepatan penyaluran bantuan modal kerja dan pinjaman lunak tersebut akan mempercepat pemulihan usaha mikro dan membantu penyelesaian pekerja yang terkena PHK,” tutur Airlangga.

Dia juga menjelaskan, dari segi riset dan inovasi, pemerintah segera bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang bergerak di bidang farmasi.

Langkah ini dilakukan agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah yang lebih banyak. Kerja sama antar negara dan antar lembaga dalam melakukan uji coba vaksin juga telah dilakukan.

Penjelasan terkait proyek strategis nasional

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, sebagian proyek strategis nasional (PSN) periode 2020-2024 dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang.

PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan.

“Kegiatannya meliputi pekerjaan saluran, pemasangan pagar, galian dan timbunan, land clearing, instalasi pipa sambungan rumah, site cleaning, pemasangan rel, balas, wesel kereta api dan lainnya,” imbuhnya.

Dari koridor kerja sama ekonomi internasional, guna mendukung upaya PEN Indonesia dengan mitra, pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan guna memberlakukan Travel Corridor Arrangement (TCA).

TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat bagi sektor pebisnis esensial dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral tanpa mengorbankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” tukas Airlangga.

Adapun, rapat koordinasi ini dihadiri sembilan menteri secara fisik, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.