Petani Tembakau Minta Pemerintah Tak Naikkan Cukai Rokok Tahun 2021

Menurut APTI, tarif cukai yang terus melambung setiap tahunnya bakal merugikan para petani tembakau.

"Kami secara tegas dari pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) APTI Jawa Barat serta teman-teman (APTI) di 17 kabupaten/kota menolak kenaikan cukai pada tahun 2021," kata Ketua APTI Jabar Suryana, saat beraudiensi secara virtual bersama anggota MPR/DPR RI, Rabu (19/8/2020).

Besaran kenaikan tarif cukai rokok per tahun biasanya berkisar di angka 10 persen ke atas.

Namun, pada tahun 2020, Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebanyak 23 persen.

Menurut Suryana, kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi sejatinya mencekik para petani kecil yang harus menghidupi keluarganya dengan pendapatan hasil bertani.

"Bilamana ada kenaikan juga jangan terlalu signifikan, tapi sifatnya bertahap, jangan sekaligus, karena sangat memberatkan sekali," ujar Suryana.

Lebih lanjut, APTI juga mengkritik langkah pemerintah yang hendak melakukan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau.

Rencana itu dinilai "membunuh" para pengusaha kecil lantaran akan menyebabkan industri tembakau bergantung pada pengusaha besar. Sebaliknya, pengusaha kecil yang berpihak pada rakyat justru kian tersingkirkan.

Oleh karena itu, APTI meminta pemerintah meninjau ulang wacana kebijakan terkait tembakau yang saat ini tengah dirancang.

"Kami merasa keberatan dan bila hal ini menyangkut nasib kami yang selalu terpojokan dengan kebijakan pemerintah mohon bahwa hal ini jangan dilanjutkan untuk kenaikan cukai, tapi dibatalkan," ujar Suryana.

"Para petani tembakau selalu diombang-ambing dengan aturan. Kelihatannya aturan ini bukan pro kepada petani, tapi pro kepada pengusaha asing," lanjut dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, pihaknya menampung semua aspirasi yang disampaikan APTI.

Persoalan ini akan dibahas lebih lanjut bersama legislator lainnya untuk kemudian disampaikan ke pemerintah.

"Kita harus bisa mendudukkan persoalan ini pada konteks yang tepat sehingga tidak kemudian menjadi kontraproduktif berhadapan dengan isu kesehatan. Ini challenge yang harus kita selesaikan," kata Lestari.