Salin Artikel

Survei SMRC: Belum Semua Warga Miliki Akses Internet untuk Belajar "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, belum seluruh masyarakat dapat menjangkau akses internet untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online.

Sebesar 24 persen dari 2.201 responden menyatakan tidak memiliki akses internet.

"Belum semua warga memiliki akses internet, yang memiliki akses internet sekitar 76 persen, dan yang tidak memiliki akses internet sekitar 24 persen," kata Manajer Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Tati D Wardi dalam rilis survei SMRC, Selasa (18/8/2020).

“Dari yang memiliki akses internet hampir semuanya 95,1 persen mengakses internet lewat hp/smartphone, ada sekitar 25,5 pesen warga yang mengakses internet lewat laptop,” tutur dia.

Lebih lanjut Tati menuturkan, 87 persen dari responden yang berstatus pelajar/mahasiswa mengaku mengalami belajar atau kuliah secara online.

Dari data tersebut 92 persen di antaranya mengaku merasa memiliki masalah dengan metode belajar online.

"Jawaban mereka, 92 persen sangat atau cukup banyak terganggu dengan belajar online," kata Tati.

Adapun, dari 92 persen itu, rinciannya adalah 25 persen mengalami sangat banyak gangguan dan 67 persen mengaku cukup banyak gangguan.

Hanya 8 persen dari responden yang mengikuti belajar online mengaku mengalami sedikit gangguan. Sedangkan, tidak ada atau 0 persen responden yang mengaku tidak memiliki gangguan.

Sementara, 13 persen pelajar/mahasiswa yang menjadi responden, mengaku tidak mengalami pembelajaran jarak jauh.

Mereka tidak perlu belajar online karena sejumlah alasan, antara lain karena tetap datang ke sekolah/kampus, hingga ada juga yang sekolah/kampusnya diliburkan.

"Ada 60 persen datang ke sekolah atau kampus, ada 29 persen mengaku sekolah atau kampus diliburkan," tutur dia.

Selain itu, 11 persen tidak bersedia menjawab dan mengaku tidak tahu.

Survei SMRC tentang pendidikan online di masa Covid-19 ini dilakukan sejak 5 sampai 8 Agustus 2020.

Sampel ditentukan secara acak dari sampel yang telah disurvei sebelumnya, yaitu warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Margin of error diperkirakan sekitar 2.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/21274711/survei-smrc-belum-semua-warga-miliki-akses-internet-untuk-belajar-online

Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke