Salin Artikel

Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Oleh karenanya, ke depan, hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Pilkada akan dikaitkan dengan penanganan pandemi corona.

Misalnya, debat publik antar calon kepala daerah diselenggarakan dengan mengusung tema penanggulangan Covid-19.

"Pilkada nanti kita akan balik dari potensi penularan, semua isunya adalah mengenai Covid," kata Tito saat menghadiri sebuah acara di Depok, Jawa Barat, dipantau melalui YouTube Kemendagri, Kamis (13/8/2020).

"Saya sudah kompak dengan KPU, debatnya pun mengenai bagimana cara gagasan dan menangani Covid," tuturnya.

Selain tema debat, kata Tito, alat peraga kampanye (APK) Pilkada tahun ini juga bakal dikaitkan dengan penanganan pandemi.

Jika biasanya APK berupa kaos bergambar kandidat calon, ke depan APK diharapkan bisa berupa masker atau hand sanitizer yang ditempel atribut Pilkada.

"Jadi yang makin banyak kita harapkan makin masif semua kontestan bagi hand sanitizer dikasih gambar pasangan calon, maskernya masker pasangan calon. Pilih A, pilih B nggak papa," ujar Tito.

Menurut Tito, dalam situasi pandemi Covid-19, pertarungan antar kandidat bakal menjadi sulit.

Ia mengatakan, belum tentu calon kepala daerah petahana diuntungkan. Sebab, jika tak bekerja dengan baik, dampaknya juga akan buruk ke petahana.

"Karena kalau petahana kan dia punya sumber daya dan punya kewenangan. Lajunya (Covid-19) ternyata tingkat kematian banyak, dihajar nanti pasti relawan politiknya, dihajar oleh media, dihajar oleh masyarakat," kata Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/16505111/mendagri-sebut-debat-publik-calon-kepala-daerah-bakal-usung-tema-covid-19

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke