Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Desakan itu sehubungan dengan rencana bergulirnya program bantuan langsung tunai (BLT) untuk karyawan atau pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

"Pemerintah juga harus mencermati dan mengambil tindakan tegas atas praktik eksploitasi kerja berkedok pemagangan," ujar Mirah dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2020).

Menurut Mirah, tenaga magang di perusahaan swasta cukup banyak. Ia menilai, para tenaga magang seharusnya masuk dalam dalam sasaran BLT.

Selain itu, menurut dia, para tenaga magang berhak mendapatkan kepastian soal hubungan kerja dengan perusahaan. 

Pihaknya juga meminta pemerintah memperhatikan para pekerja kontrak dan tenaga alih daya di lingkungan BUMN maupun yang bekerja di perusahaan anak BUMN.

Menurut dia, mereka juga berhak menerima bantuan tersebut karena masih ada yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Jangan ada diskriminasi untuk pekerja di BUMN. Seharusnya pekerja BUMN juga punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan BLT ini," kata dia.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk jalannya program BLT tersebut.

Program tersebut diperuntukan bagi 15.725.232 pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

BLT ini direncanakan untuk pekerja atau buruh yang merupakan non-PNS dan non-BUMN aktif dengan ketentuan tergabung dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Akumulasi bantuan yang akan diterima sebesar Rp 2,4 juta selama 4 bulan atau Rp 600.000 setiap bulannya.

Rencananya, program tersebut sudah mulai berjalan antara satu hingga dua pekan ke depan.