Salin Artikel

Fitnah, Hoaks, hingga Black Campaign di Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat

Hal ini terjadi karena teknologi informasi semakin intens digunakan untuk berkampanye.

"Penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media sosial, media televisi, yang oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas, hoaks banyak menyebar di situ. Kemudian fitnah, black campaign, itu disalurkan lewat situ," kata Arief saat menghadiri acara di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, dipantau melalui YouTube Bawaslu RI, Rabu (12/8/2020).

"Di 2020 ada Pilkada, saya membayangkan penggunaan media sosial, penggunaan media elektronik, penggunaan lembaga penyiaran itu akan meningkat," tuturnya.

Arief mengatakan, di Pemilu 2019, fitnah, hoaks, hingga black campaign banyak terjadi melalui media sosial.

Untuk Pilkada 2020, fenomena tersebut diperkirakan akan meningkat.

Bukan hanya karena penggunaan teknologi informasi yang semakin intens, tetapi juga akibat adanya pembatasan kampanye tatap muka akibat pandemi Covid-19.

"Nah (Pilkada) 2020 dengan penggunaan (teknologi informasi) yang perkiraan saya akan meningkat, berarti ruang untuk terjadinya hal yang sama (hoaks, fitnah, black campaign) itu makin lebar, makin terbuka," ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya mengungkap hal serupa.

Bahkan, menurut Agung, jelang masa kampanye pemilihan umum, banyak media simpatisan yang tiba-tiba muncul untuk ikut membuat gaduh situasi.

"Banyak muncul juga media yang tiba-tiba hadir dalam kaitannya untuk pemilu atau pilkada. Ini menjadi persoalan sangat serius karena bagaimana pun juga membuat gaduh," ujar Agung.

Oleh karenanya, kata Agung, penting untuk meningkatkan pengawasan kampanye Pilkada 2020, tidak hanya pengawasan terhadap media cetak, tetapi juga media elektronik dan media sosial.

"Ini bukan hanya persoalan bagaimana mengedukasi pemilih, tapi sekali lagi konflik yang terjadi pun harus kita manage," katanya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/16341781/fitnah-hoaks-hingga-black-campaign-di-pilkada-2020-diprediksi-meningkat

Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke