Salin Artikel

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, apalagi Kita Tambah Utang

Kuncinya, pemerintah cermat dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran APBN selama pandemi Covid-19.

"Pandai-pandailah mengalokasikan (anggaran) kita punya uang APBN, apalagi kita tambah utang, budget enggak ada, enggak cukup, utang masuk. Nah, ini harus pas betul, jangan ke mana-mana, harus disiplin kita ini," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

SBY mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran harus dialirkan pada bidang kesehatan agar upaya memutus rantai virus corona berjalan dengan baik.

"Mestinya alokasi ini untuk stop disease, alirkan ke dunia kesehatan, RS, APD, pelayanan kesehatannya di seluruh Tanah Air agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit, hingga akhirnya nol nantinya insya Allah," ujarnya.

SBY juga mengatakan, pemerintah harus menetapkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat dalam pemulihan ekonomi.

SBY menyarankan, agar pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di zona merah menjadi zona kuning, dan dari zona kuning menjadi zona hijau.

Langkah ini, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, itu dulu, karena ekonomi akan segera merapat melengkapi dan menyusul ya," ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang terdampak Covid-19, seperti pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Semua yang ekonomi yang mati seperti PHK besar-besaran dikasih insentif supaya tidak PHK, jadi banyak kompromi untuk kebangkitan kembali ekonomi," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05070011/sby-pandailah-alokasikan-apbn-apalagi-kita-tambah-utang

Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke