Salin Artikel

Ulang Tahun Ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah E-KTP dari Mendagri

E-KTP ini juga merupakan hadiah ulang tahun ke-17 bagi keempat remaja tersebut.

Keempat remaja ini lahir pada 5 Agustus 2003. Mereka adalah Nurkholis asal Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat; dan Siti Agnisa Aulia asal Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu.

Kemudian, Lulu Agustin asal Desa Dukuh, Kecamatan Indramayu; dan Olivia Fathar asal Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat.

Tito menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri atas layanan jemput bola perekaman e-KTP di daerah tersebut.

"Terima kasih kepada Ditjen Dukcapil yang sudah memberikan layanan istimewa kepada masyarakat khususnya para pemilih pemula," kata Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Kamis (6/8/2020).

"Mereka tahun ini memasuki usia 17 tahun sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu," ujar Tito Karnavian. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, mayoritas warga yang belum memiliki e-KTP berasal dari kelompok umur pemilih pemula.

Untuk itu, Zudan memerintahkan tim Dinas Dukcapil di daerah agar fokus melayani perekaman e-KTPke sekolah dan kampus.

Perekaman ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Nomor 471.13/2100/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 tentang Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP Elektronik Goes to Campus/School.

"Untuk pelajar yang telah berusia 17 tahun, setelah perekaman, KTP elektroniknya langsung dicetak. Sementara bagi yang masih berusia 16 tahun, e-KTP yang bersangkutan akan dicetak saat usianya sudah 17 tahun," ucap Zudan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/13235161/ulang-tahun-ke-17-empat-pemilih-pemula-dapat-hadiah-e-ktp-dari-mendagri

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke