Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, keluhan Presiden Jokowi untuk kedua kalinya terkait kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju seharusnya tidak perlu terjadi.

Yandri mengatakan, Presiden Jokowi dapat mengevaluasi kinerja para menteri, bahkan mengganti atau melakukan reshuffle kabinet bila dibutuhkan.

"Nah masa serapan anggaran aja susah dan kinerja tak sesuai harapan, di situasi pandemi ini saya kira Pak Jokowi kalau memang pos-pos menteri yang penting dievaluasi atau di-resuhffle tidak apa-apa, kalau itu memang sebuah kebutuhan di zaman seperti ini," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

"Atau apa perlu pak Jokowi marah yang ketiga kali baru ada resuhffle," sambungnya.

Yandri mengatakan, pilihan untuk melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju bisa dilakukan presiden dengan menempatkan sosok terbaik yang bisa bekerja sesuai harapan.

"Menurut saya kalau perlu dirombak ya rombak, jangan pak Jokowi marah terus. Cari putra putri terbaik bangsa ini siapa tahu bisa sesuai harapan pak Jokowi untuk bekerja secara ekstra, taktis, strategis, tepat sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri mendorong Presiden mengambil sikap tegas terhadap menteri yang tak dapat menerjemahkan keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau sampai Pak Jokowi marah-marah enggak juga merespons, maka menurut saya enggak ada pilihan lain, pak Jokowi harus tegas saja pada menteri yang kurang tanggap itu," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.

Ia pun mengatakan, untuk saat ini penyerapan terbesar anggaran stimulus Covid-19 disalurkan untuk perlindungan sosial dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal ini memperlihatkan bahwa para pembantunya masih belum memperlihatkan kinerja yang tanggap akan krisis.

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar dia.