Anggota Komisi I Minta Kemenhan Jelaskan soal APBN yang Dikelola di Rekening Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan secara detail mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran Kemenhan sebesar Rp 48,12 miliar yang dikelola di rekening pribadi.

"Ini perlu ada penjelasan secara detail dan biar tidak terulang ke depan, ini harus menjadi pembelajaran untuk Kemenhan supaya tidak terulang lagi," kata Karding saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).

Karding mengatakan, Kemenhan perlu berkoordinasi dengan penegak hukum terkait anggaran yang dikelola di rekening pribadi tersebut.

"Mereka harus segara berkoordinasi dengan penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum salah paham terhadap niat baik dari Kemenhan," ujarnya.

Sementara, juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, temuan BPK tersebut terkait dengan kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri yang membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat.

Dahnil mengatakan, sejatinya proses izin pembukaan rekening dinas atase pertahanan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

"Namun semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020) dilansir Tribunnews.com.

Menanggapi hal tersebut, Karding mengatakan, Kemenhan tentu memiliki niat yang baik agar anggaran yang dikelola dalam rekening pribadi bergerak cepat.

Namun, menurut Karding, sangat tidak tepat jika alasan kecepatan kerja digunakan untuk pembenaran pengelolaan anggaran Kemenhan oleh rekening pribadi.

"Tetap ini kita berada dalam satu ruang lingkup administrasi keuangan negara, tentu sangat tidak tepat jika alasan kecepatan kerja menjadi pembenar bagi kita untuk menabrak rambu-rambu aturan dan administrasi negara tersebut," ucapnya.

Diberitakan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebut ada lima institusi kementerian dan lembaga yang diketahui menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Antara lain, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

"Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penggunaan rekening pribadi pada lima kementerian/lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 71,78 miliar," ujar Agung dalam konfrensi pers secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Agung membeberkan, jumlah pengelolaan dana APBN yang besar menggunakan rekening pribadi atau rekening belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terdapat pada Kementerian Pertahanan, yakni sebesar Rp 48,12 miliar.

"Yang besar memang ada pada Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan yang masuk pada rekening pribadi bersumber dari APBN itu adalah sebesar Rp 48,12 miliar. Berupa rekening bank yang belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan BPK terdapat 62 rekening bank yang belum dilaporkan ke Menteri Keuangan dengan dana sebesar Rp 48,12 miliar tersebut.

"Jadi, pengelolaan keuangan negara ini kalau dia membuka rekening itu harus dilaporkan dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 62 rekening bank di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang belum dilaporkan atau belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Di antaranya sebesar Rp 48,12 miliar," ucap Agung.