Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, membantah adanya upaya membangun dinasti politik dengan memberikan rekomendasi bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilkada Solo 2020.

Basarah menyatakan, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengikuti proses seleksi internal partai sebelum mendapatkan rekomendasi maju sebagai calon wali kota.

"Gibran ikut kontestasi Pilkada Solo harus berkompetisi di dalam internal PDI-P untuk kemudian mendapat tiket Pilkada Solo untuk berkontestasi dan menarik simpati serta pilihan politik warga Solo untuk dipilih menjadi Wali Kota Solo," kata Basarah saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Basarah menegaskan, rekomendasi untuk Gibran tidak diberikan begitu saja. Setelah mendapatkan rekomendasi pun, Gibran harus bekerja demi mendapatkan suara warga Solo.

Ia mengatakan, rakyat yang akan menjadi penentu apakah Gibran akan duduk di kursi wali kota atau tidak.

"Dia (Gibran) harus mengikuti proses politik elektoral sejak di internal PDI-P serta masih harus melalui tahapan pemilihan oleh rakyat pada pencoblosan pilkada bulan Desember yang akan datang," ujar Basarah.

Menurut Basarah, Gibran memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lainnya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Ia menuturkan, majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo berlandaskan pada hak tersebut.

"Jangan sampai karena Gibran anak seorang presiden, lalu hak-hak politiknya dicabut. Padahal tidak seorang pun di dunia ini yang boleh memilih harus menjadi anaknya siapa," tuturnya.

Sebelumnya, PDI-P memberikan rekomendasi untuk Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai paslon pada Pilkada Solo 2020.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020.

Ujang menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Sebab, presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.

"Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati," ujarnya.