Benny Harman: Berhentikan Brigjen Prasetyo Utomo, Jebloskan Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Polri mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Brigjen Pol Prasetyo Utomo.

Prasetyo sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Pencopotan itu menyusul adanya dugaan penerbitan surat jalan yang diberikan Prasetyo kepada buron Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra atau Joko S Tjandra.

"Dia harus segera diberhentikan, dijebloskan ke penjara dan diperiksa pihak-pihak yang terlibat. Mereka harus diberi hukuman yang seberat-beratnya," kata Benny seperti dilansir dari Antara, Kamis (16/7/2020).

Penerbitan surat jalan dengan nomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 itu diduga untuk membantu perjalanan Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Benny pun meminta agar Polri mengusut adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam penerbitan surat jalan tersebut. Termasuk, latar belakang Prasetyo di dalam pemberian bantuan tersebut.

"Apakah dia kerja atau kehendak diri sendiri? Apakah hanya dia yang terlibat? Apakah ada keterlibatan jenderal-jenderal yang lain? Apakah dia laporkan ke atasannya? Aatau seperti apa?," kata Benny.

"Itu semua pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terduga terlibat," imbuh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kapolri mencopot Prasetyo berdasarkan Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP/2020 tertanggal 15 Juli.

Prasetyo lantas dimutasi sebagai perwira tinggi Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan.

"Yang bersangkutan dicopot dari jabatan dalam rangka pemeriksaan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).