Salin Artikel

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Menurut Hammam, produksi alat rapid test sebanyak 1 juta unit per bulan akan dijadikan target rutin ke depannya.

"Insya Allah akhir pekan ini sudah 100.000 kit alat rapid test kita produksi. Lalu akan kita tingkatkan produksi hingga bulan depan itu satu juta kit," ujar Hammam dalam talkshow secara daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (15/7/2020).

"Rencananya per bulan kita akan produksi satu juta kit," lanjutnya.

Hammam menjelaskan, alat rapid test ini merupakan hasil pengembangan dari kerja sama BPPT, UGM Yogyakarta, Unair Surabaya dan PT Hepatika Mataram.

Alat rapid test ini secara resmi telah diluncurkan pada 20 Mei lalu.

Dari segi kualitas, kata Hammam, rapid test buatan dalam negeri ini telah lulus uji validasi yang melibatkan 10.000 pasien.

"Dari 10.000 pasien itu, kita dapatkan sensitivitasnya terhadap pasien reaktif sebesar 98,4 persen untuk mendeteksi antibodi IgG dan 74 persen untuk menreteksi antibodi IgM," ungkapnya.

Sementara itu, untuk pasien non reaktif, sensitivitas alat rapid test ini mencapai 98 persen terhadap antibodi IgM dan 100 persen untuk antibodi IgG.

"Tingkat akurasinya sesuai dengan uji validasi," tegas Hammam.

"Jadi kami bangga dengan produk ini sebab sudah diuji validasi dengan virus Covid-19 yang strain-nya ada di Indonesia," lanjutnya.

Alat rapid test kit ini pun telah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Adapun harga jual alat rapid test kit ini yakni Rp 75.000 per unit.

Hammam juga mengungkapkan, BPPT telah mengembangkan alat tes polymerase chain reaction (PCR) dan akan diproduksi secara massal.

PCR kit buatan dalam negeri ini, kata Hammam, dibanderol sekitar Rp 325.000 per unit.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/14160931/bppt-1-juta-alat-rapid-test-buatan-dalam-negeri-siap-diproduksi

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke