Salin Artikel

Tito Karnavian Minta Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada 2020

Meskipun digelar di tengah pandemi Covid-19, menurut Tito, Pilkada kali ini justru bisa menjadi ajang untuk menghasilkan pemimpin yang mampu menanggulangi pandemi.

Hal itu disampaikan Tito saat berdialog dengan para tokoh agama dan tokoh adat di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2020) malam.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini," kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

"Kita balik, tantangan menjadi peluang untuk bisa menekan angka kasus penularan Covid," lanjut dia.

Tito mengatakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat punya peran penting untuk mendukung pelaksanaan pilkada.

Sebab, tokoh-tokoh tersebut sangat dekat dengan masyarakat.

"Harapan kami, Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat, didengar oleh komunitas masing-masing, didengar oleh publik," ujar dia.

Salah satu cara membangkitkan optimisme masyarakat untuk melaksanakan pilkada, kata Tito, adalah dengan mengangkat isu penanganan Covid-19.

Hal ini dinilai lebih baik ketimbang memunculkan isu-isu primordial yang kerap terjadi pada pilkada.

"Justru dengan adanya pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19 dengan mengangkat isu Covid-19 sebagai isu yang paling utama dalam Pilkada ini. Jadi isinya mencari kepala daerah yang efektif bisa menangani Covid-19," ujar Tito.

"Kalau isu ini bisa kita angkat, termasuk dampak sosial dan ekonominya sebagai adu gagasan utama, kita bisa mereduksi dan menekan isu sensitif yang dapat menimbulkan konflik, seperti isu-isu primordial," katanya lagi.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/12023821/tito-karnavian-minta-tokoh-agama-dan-adat-dukung-pilkada-2020

Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke