Salin Artikel

Antisipasi Karhutla, BMKG Sudah Petakan Area Rawan

Dengan pemetaan ini, maka bisa diprediksi kapan dan di titik mana kebakaran akan terjadi.

"Tadi kita juga sudah membaca kerawanan berdasarkan waktu dan tempat. Supaya diantisipasi dari sekarang," kata Mahfud usai memimpin rapat koordinasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (2/7/2020).

Dengan mengetahui kapan dan di mana titik kebakaran akan muncul, maka api bisa langsung dipadamkan sebelum membesar.

Nantinya pemadaman akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"BNPB sudah membuat perencanaan menghadapi itu semua," kata Mahfud.

Mahfud menyebut puncak kemarau tahun ini akan terjadi mulai bulan Juli-Oktober.

Ia meyakini dengan antisipasi yang dilakukan sejak jauh hari, maka ancaman kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan seminim mungkin seperti tahun sebelumnya.

Menurut Mahfud, sejak tahun 2016, kebakaran hutan sudah bisa dikendalikan.

Titik api memang masih muncul, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga tak ada lagi kabut asap pekat yang sampai menembus negara tetangga.

"Sejak awal 2016 Presiden selalu memimpin sendiri antisipasi karhutla. Sehingga 2016 Sampai sekarang hampir tak ada protes di forum internasional seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," ucap Mahfud.

Mahfud menambahkan, untuk tahun 2020 ini, Presiden masih memimpin langsung antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa waktu lalu, Jokowi telah memimpin rapat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana.

Meski saat ini Presiden juga tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19, namun Mahfud menegaskan ancaman kebakaran hutan tak diabaikan.

"Kita harapkan situasi tidak berbalik ke tahun sebelum 2016," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/13223321/antisipasi-karhutla-bmkg-sudah-petakan-area-rawan

Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke