Salin Artikel

Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Hal itu disampaikannya saat turut serta memperingati HUT Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020.

"Polri harus terus menerus terbuka terhadap kritik, masyarakat juga jangan segan memberikan masukan dan kritik pada polisi," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Untuk itu, Mahfud MD meminta agar masyarakat bisa memberikan kritik yang konstruktif sehingga tidak merusak keberadaan Polri.

"Bahwa harus diperbaiki. Tetapi Polri sendiri harus pada komitmen sebagai abdi negara dan abdi bangsa yang siap menjaga NKRI," kata Mahfud.

Ia mengatakan, Polri sebagai alat negara memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting.

Menurut Mahfud, dalam sebuah negara, apabila kegiatan polisi terhenti dalam beberapa waktu, negara tersebut terancam bubar.

Hal itu terjadi karena orang bisa bertindak kriminal akibat terhentinya kegiatan kepolisian.

"Bayangkan kalau satu negara polisi dan tentaranya terhenti selama setengah jam saja, negara bisa bubar. Tidak ada yang mengamankan, maka orang bisa bertindak brutal, kriminal berat dan tindakan teror lainnya," ujar Mahfud.

Dalam HUT Bhayangkara ke-74, Mahfud turut merayakannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dalam perayaan tersebut, Mahfud memotong tumpeng yang dikirim Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Mahfud juga membuat acara sederhana bersama para pejabat utama di Kantor Kemenko Polhukam.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga memberikan tumpeng kepada dua bintara Polri yang bertugas di Kemenko Polhukam, yakni Brigadir Iman Nurjaman dan Bripda Agustina Pawestru.

Tumpeng tersebut juga diberikan kepada Irjen Pol Widiyanto Poesoko, staf ahli Kemenko Polhukam.

"Sekali lagi, keluarga besar Kemenko Polhukam mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan terus meningkatkan pengabdian kepada nusa dan bangsa," kata Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/15462961/mahfud-md-polri-harus-terbuka-terhadap-kritik

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke