Salin Artikel

Survei di Australia: Kemampuan Presiden Jokowi Tangani Persoalan Global Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemampuan Presiden Joko Widodo di dalam menangani persoalan global, seperti pandemi Covid-19, kembali diragukan.

Hal itu terungkap di dalam survei yang dirilis Lowy Institute belum lama ini, terhadap 2.448 responden asal Australia.

Survei dilakukan pada 16-29 Maret 2020 ketika pandemi Covid-19 sedang merebak di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Australia.

Lowy Institute menggunakan metodologi campuran di dalam melaksanakan surveinya, yakni survei daring dan wawancara telepon, dengan margin of error 2 persen.

Dilansir Kompas.com dari ABC, pada Rabu (24/6/2020), persepsi orang Australia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi hanya sekitar 32 persen.

Sedangkan, 66 persen orang merasa tidak dan kurang percaya.

Selain itu, tingkat kepercayaan orang Australia bahwa Indonesia akan bertanggung jawab terhadap permasalahan dunia juga menurun tajam, dari 52 persen pada 2017 menjadi hanya 36 persen pada tahun ini.

Meski demikian, persepsi orang Australia terhadap Presiden Jokowi masih lebih tinggi (32 persen), dibandingkan Presiden China Xi Jinping (22 persen) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (30 persen).

Untuk diketahui, sudah 16 tahun terakhir Lowy Institute melakukan survei dengan tema yang sama, yaitu persepsi orang Australia terhadap permasalahan dunia.

Khusus untuk Indonesia, survei telah dilaksanakan sejak 15 tahun lalu.

Terus bertambah

Sementara itu, kasus positif Covid-19 di Indonesia diketahui masih terus bertambah setiap harinya.

Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan, terdapat 49.009 orang yang telah dinyatakan positif Covid-19 hingga Rabu (24/6/2020).

Jumlah tersebut bertambah 1.113 orang bila dibandingkan dengan Selasa (23/6/2020).

Adapun pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 19.658 orang atau bertambah 417 orang.

Pasien ini dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dan hasilnya dinyatakan negatif.

Sedangkan, yang dinyatakan meninggal dunia bertambah 38 orang, sehingga totalnya menjadi 2.573 orang.

Tak hanya sekali

Bukan kali ini saja kemampuan Presiden Jokowi diragukan Australia di dalam menangani Covid-19.

Pada awal Maret 2020, Perdana Menteri Australia Scott Morrison memberikan pernyataan yang meragukan kemampuan Indonesia di dalam mendeteksi penyebaran virus corona.

Saat itu, negara tetangga terdekat Australia ini masih mengklaim nol kasus Covid-19.

Sementara, sejumlah negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia yang memiliki populasi penduduk lebih kecil dari Indonesia, telah melakukan tes Covid-19 sepuluh kali lebih banyak dibandingkan Indonesia.

"Ini adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk memberikan jaminan absolut tentang angka-angka itu," kata Morrison kepada stasiun radio 3AW sebagaimana dikutip dari The Sydney Herald.

"Saya tidak bermaksud bahwa (tidak sopan), Indonesia memiliki sistem kesehatan yang berbeda dengan Australia dan kami berdua memiliki kapasitas yang berbeda untuk memberikan jaminan tersebut," lanjutnya.

Hal yang sama diungkapkan Associate Professor Politik Indonesia di The Australian National University, Greg Fealy.

Ia skeptis terhadap klaim Pemerintah Indonesia saat itu bahwa virus corona belum sampai ke Tanah Air. Terlebih sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengklaim bahwa belum adanya kasus positif disebabkan oleh Indonesia yang dilindungi oleh Tuhan.

Akan tetapi, Fealy tidak berpikir bahwa pihak berwenang Indonesia berbohong. Karena apabila itu terjadi, menurutnya, potensi risiko bagi populasi Indonesia akan terlalu tinggi.

"Saya pikir lebih mungkin jika ada pasien virus corona di sana dan mereka belum terdeteksi," ujar Fealy.

Setelah keraguan tersebut terlontarkan, Presiden Jokowi kemudian mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 pada 2 Maret 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/24/17215751/survei-di-australia-kemampuan-presiden-jokowi-tangani-persoalan-global

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke