Salin Artikel

Pilkada di Tengah Wabah, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Massa

Menurut KPI, di situasi pandemi Covid-19, media massa efektif untuk menginformasikan pemilih.

"Media itu menjadi kunci dari tingginya partisipasi pemilih pada era pandemi ini," kata Ketua KPI Agung Suprio dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

Agung mengatakan, dalam hal sosialisasi Pilkada, KPU dapat mencontoh pemilihan umum yang digelar Korea Selatan pada April kemarin.

Korea Selatan dinilai berhasil menggelar pemilihan umum di situasi pandemi lantaran tingkat partisipasi pemilih meningkat sebanyak 8,1 persen menjadi 66 persen. Bahkan, angka partisipasi itu merupakan yang tertinggi sejak 1992.

Agung menyebut, salah satu cara Korea Selatan meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menggencarkan sosialiasi lewat media massa.

"Jadi kampanye itu dilakukan lewat media konvensional, pemerintah juga memberikan infografis lewat media konvensional, televisi dan radio, termasuk juga Youtube, dan itu kemudian menggerakkan masyarakat untuk kemudian memilih," ujar Agung.

Selain mendorong sosialisasi lewat media massa, KPI juga meminta KPU menambah durasi waktu kampanye calon kepala daerah di media.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri mereka lewat media massa.

Dengan situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus.

"Kalau bisa memang sekarang ini diperpanjang waktunya di media sehingga masyarakat itu bisa mengenal kontestan lewat media," tutur Agung.

"Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/19070041/pilkada-di-tengah-wabah-kpu-diminta-gencarkan-sosialisasi-lewat-media-massa

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke